Jakarta – Realisasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga 31 Agustus 2022 mencapai Rp575,8 triliun atau 60,9% terhadap APBN 60,9% dari total belanja untuk seluruh K/L di 2022.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa realisasi belanja tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, penanganan pandemi covid, dan untuk mendorong pemulihan ekonomi.
“Untuk belanja pegawai Rp170,5 triliun ini naik 4,8% dibandingkan tahun lalu, kalau kita lihat kenaikan yang cukup besar adalah berasal dari tukin dan honorarium, yaitu karena kita tahun ini membayar THR dan gaji ke-13 pada hari raya yang lalu dan pada bulan juli mencakup juga 50% tunjangan kinerja,” ucap Menkeu dalam Realisasi APBN KITA, 26 September 2022.
Terkait dengan belanja barang mengalami kontraksi sebesar 13% dari Rp255,2 triliun menjadi Rp221,9 triliun sampai dengan Agustus 2022, hal tersebut dikarenakan belanja tahun lalu didominasi oleh belanja yang berhubungan dengan pandemi.
“Maka terlihat belanja barang yang tidak berhubungan dengan pandemi justru mengalami kenaikan yaitu dari Rp123,8 triliun tahun lalu menjadi Rp161,1 triliun pada posisi agustus 2022, ini artinya belanja barang yang tidak berhubungan dengan pandemi naik 30,1%,” imbuhnya.
Dari sisi belanja barang tersebut mayoritas masih didukung untuk Kementerian Kesehatan Rp38,6 triliun, Kementerian Pertahanan Rp24,3 triliun, Kementerian Keuangan Rp31,1 triliun dan Kementerian Agama Rp13,4 triliun.
“Untuk belanja modal sampai dengan akhir agustus mencapai Rp87,4 triliun ini sekali lagi juga lebih rendah kalau dari sisi levelnya kalau dibandingkan tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya ada luncuran belanja modal setinggi Rp18,5 triliun akibat pandemi,” tambah Menkeu.
Sehingga, jika dilihat untuk belanja modal tanpa luncuran sebetulnya mengalami kenaikan 3,8% dari Rp84,2 triliun ke Rp87,4 triliun yang digunakan untuk peralatan dan mesin Kementerian Pertahanan dan Polri Rp39,9 triliun, gedung dan bangunan Rp10,5 triliun, serta untuk jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp30,3 triliun. (*) Khoirifa
