Jakarta – Pemerintah terus mendorong pembiayaan hijau untuk melakukan komitmen Indonesia terhadap target Nationally Determined Contribution (NDC) yang mencapai Rp3.779,63 triliun, tentunya memiliki tantangan terutama dari sisi pembiayaan, dan literasi masyarakat.
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Adi Budiarso mengatakan, bahwa terkait dengan dukungan pembiayaan terhadap NDC masih didominasi oleh pemerintah sebesar 4,1% atau Rp96,78 triliun setiap tahunnya dari total climat budgeting yang sebesar Rp288,4 triliun setiap tahunnya.
“Kebutuhan pembiayaannya kan ada sekitar Rp3.500-3.800 triliun atau setiap tahun hampir sekitar Rp288,4 triliun dari climate budgeting kita, penganggaran kita hampir sekitar 4,1% jadi kira-kira sebesar Rp96,78 triliun artinya ada dua per tiga atau lebih ya, jadi kebutuhan dana setiap tahun yang sebetulnya perlu kita mobilisasi dari swasta,” ujar Adi di Jakarta, 22 Agustus 2022.
Oleh karena itu, ia menambahkan bahwa cara untuk memobilisasi pendanaan dari swasta bergantung pada dua hal, yaitu melalui literasi infuse keuangan, serta kapasitas pemerintah dalam mendukung pembiayaan hijau.
Sehingga, dalam pembiayaan yang hijau tersebut dibutuhkan adanya sofistikasi dan perhatian yang nyata, serta dukungan dalam peningkatan kapasitas untuk pembiayaan proyek-proyek yang efektif dalam mendukung penurunan komitmen emisi karbon.
“Pembiayaan yang green itu membutuhkan memang sofistikasi tertentu dan itu kita mulai aware sekarang bahwa ini memang nyata dan kita perlu support tetapi juga perlu peningkatan kapasitas khususnya untuk pembiayaan proyek atau mengadakan proyek-proyek yang memang sangat efektif untuk mendukung penurunan komitmen emisi karbon,” imbuhnya.
Di samping itu, dari sisi masyarakat juga menjadi salah satu tantangan dalam pembiayaan hijau, hal tersebut dikarenakan sejak tahun 2015 hingga saat ini, uang yang dimiliki masyarakat masih didominasi oleh penyimpanan tabungan di perbankan, sehingga mengakibatkan kapasistas sumber pembiayaan untuk jangka panjang menjadi kurang.
Hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah terus mendorong pengembangan instrument di pasar modal yang bersifat hijau secara optimal. Serta juga meningkatkan literasi, inklusi dan awarenessnya agar kapasitas dalam menghimpun dana masyarakat meningkat.
“Di sektor keuangan dan kemudian awareness dan kemudian literasi dan pedalaman instrumen yang lebih lagi, juga sangat optimal nih pemerintah dalam mendorong dengan green sukuk. Kemudian kita ingin dorong lagi pengembangan instrument bahkan di pasar modal yang green kemudian nanti di asuransi pensiun dan seluruh kapasitas kita untuk menghimpun dana masyarakat dalam jangka panjang kita perlu tingkatkan,” ujar Adi. (*) Khoirifa
