Jakarta – Masyarakat rentan harus dilindungi dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) jika pemerintah akhirnya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bansos BLT dinilai terbukti efektif dan dapat dipertanggung jawabkan datanya.
Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya mencontohkan, saat harga minyak goreng meroket, pemerintah dengan cepat menggelontorkan BLT. Kenaikan harga BBM nanti juga pasti akan mempengaruhi harga pangan, yang langsung terasa pada masyarakat rentan.
“Sehingga kenaikan harga pangan terasa di masyarakat bawah, yang komponen dan proporsi belanja buat makanan tinggi yaitu 20 sampai 40%, itu perlu dilindungi, mekanisme BLT terbukti bisa didata dan dihitung,” ujar Berly, Selasa, 16 Agustus 2022.
Apalagi, subsidi BBM sudah sangat membebani APBN, padahal dampaknya tidak produktif. “Subsidi BBM regresif ya, cenderung dinikmati oleh si kaya, semakin banyak mobil, semakin banyak jalan. Sebelumnya, Presiden Jokowi pada 2014 bisa menyampaikan ke publik bahwa fungsi dan dampak ke masyarakat lebih baik jika subsidi dipotong,” jelas Berly yang juga Dosen Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia ini.
Maka dari itu, ia menilai sudah saatnya pemerintah untuk ‘taking the hard choice’. “Dan menjelaskan ke masyarakat dan memitigasi dampak pada masyarakat, elemen yang paling rentan,” kata Berly.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengisyaratkan pemerintah akan mengkaji sistem penyaluran subsidi BBM dan opsi kenaikan harga BBM.
“Di tengah kenaikan harga-harga energi dunia, Indonesia masih melakukan subsidi ataupun memanfaatkan kekuatan fiskal untuk menyerap sebagian daripada kenaikan harga pangan maupun energi. Sedangkan negara-negara lain melakukan “pass-through” yang berarti harga energi ditransmisikan kepada masyarakat,” ungkap Airlangga, yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.
Apalagi, lanjut Airlangga, perekonomian Indonesia terus menciptakan optimisme dan berhasil bertumbuh di atas 5% pada tiga kuartal terakhir ini. Badan Pusat Statistik menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,44% (yoy) pada Q2 2022 merupakan pertumbuhan yang impresif.
Airlangga mengatakan capaian positif perekonomian Indonesia merupakan hasil dari kebijakan pemerintah dan didukung oleh inflasi yang terkendali. Inflasi Indonesia per Juli 2022 tercatat 4,94%. Angka tersebut lebih baik dari Amerika Serikat yang mencapai 8,5%, Jerman 7,5%, dan Prancis yang mencapai 6,1%.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto mengungkapkan tren positif pemulihan ekonomi Indonesia tengah dihadapkan pada persoalan subsidi energi sebagai dampak dari gejolak ekonomi global. Oleh karenanya, evaluasi subsidi BBM layak dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi beban fiskal.
“Tren pemulihan ekonomi akan mengalami gangguan karena gejolak ekonomi global yang menuju resesi. Evaluasi subsidi BBM menurut saya layak dilakukan karena bisa mengurangi beban fiskal,” jelas Teguh.
Selain itu, dampak inflasi sudah cukup memberatkan masyarakat meski BBM belum naik. Hal itu bisa dilihat dari kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. “Artinya, dari sisi perlindungan sosial atau bantalan sosial, walaupun belum ada evaluasi harga BBM, harga kebutuhan pokok sudah naik,” tandasnya.
Teguh menegaskan, akan ada dampak negatif ketika subsidi dikurangi dan harga BBM semakin mahal. Untuk itu, pemerintah diminta untuk menyiapkan skema perlindungan sosial. Hal itu patut dilakukan untuk menjaga daya beli karena sebagian besar ekonomi Indonesia bergantung kepada konsumsi masyarakat, sekaligus untuk menjaga momentum positif pemulihan ekonomi Indonesia.
“Untuk menanggulangi dampak negatif maka pemerintah harus menyiapkan skema perlindungan sosial atau kompensasi kepada kelompok miskin dan rentan untuk pangan dan energi,” ujarnya.
Meski demikian, skema perlindungan sosial belum cukup mumpuni saat ini. Pemerintah diminta untuk meningkatkan besaran dana dan cakupan skema perlindungan sosial. “Masih belum cukup. Bisa ditingkatkan besaran nilainya dan cakupannya,” ungkap Teguh.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk melakukan pemutakhiran data terkait kelompok masyarakat terimbas. Karena dampak ekonomi kali ini bisa meluas. “Bagaimana ini mempercepat pemutakhiran data, siapa yang berhak atau tidak. Artinya dampak ini tidak hanya di kelompok bawah,” tambahnya.
Selain pemutakhiran data, Teguh juga menyarankan pemerintah menyediakan mekanisme khusus untuk warga masyarakat mengajukan diri sebagai penerima bantuan sosial. Hal itu akan membantu penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan jangkauan.
“Saya dari dulu mendorong ada mekanisme, misalnya on demand application untuk bantuan sosial. Artinya, orang yang benar-benar menderita belum terdaftar, diperkenankan mendaftar. Dari situ ada verifikasi,” pungkasnya. (*)
