Brebes–Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Senin, 11 April 2016, untuk meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat.
Menurut Staf Komunikasi Presiden RI Ari Dwipayana, Program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di pedesaan dengan memberikan kesempatan bekerja atau berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan.
Program tersebut dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dengan melibatkan banyak kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Lalu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementeian Koperasi dan UKM), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Adapun dalam kegiatan ini, program yang akan disinergikan untuk memberikan kesempatan bekerja atau berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan tersebut adalah, program sertifikasi tanah atau lahan bagi para petani melalui Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN serta Bank BUMN.
Program lainnya adalah sinergi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Program Inklusi atau pendalaman pasar keuangan. Sinergi ini bertujuan memudahkan pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan di pedesaan. Program ini merupakan sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Koperasi dan UKM serta perbankan.
“Program ini memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang berada di daerah karena tidak perlu lagi mencairkan kreditnya dengan mendatangi bank-bank di kota, tapi cukup mencairkan melalui penyalur-penyalur yang disebut sebagai agen laku pandai sebagai perpanjangan tangan perbankan di daerah-daerah,” ujar Ari.
Sedangkan sinergi dalam bidang produksi meliputi sarana dan prasarana, bibit, pupuk, serta penyuluh yang akan melibatkan sinergi dua kementerian yaitu Kementan dan Kementerian PUPR.
Dalam hal pemasaran, pemerintah juga akan mulai mengenalkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce) melalui pengembangan sarana dan prasarana IT sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi hasil produksi dari petani kepada konsumen. Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan dan stabilitas harga sampai pada tingkat konsumen.
Contoh aplikasi e-commerce yang digunakan adalah aplikasi info pasar, market place seperti limkilo.id, kumis.com, dan sebagainya. Sinergi pemasaran ini melibatkan tiga kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM.
Pada siklus distribusi petani, kata dia, memerlukan gudang sebagai tempat penampungan produk, pasar, dan kurir. Lebih dari itu semua, transportasi desa menjadi jantung yang akan menggerakkan perekonomian masyarakat desa.
Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa Brebes dipilih menjadi tempat protek percontohan pengentadan kemiskinan. Pertama, karena Brebes merupakan sentra produksi bawang Indonesia, dan bawang adalah komoditi yang berkontribusi cukup besar pada inflasi.
Tetapi faktanya kesejahteraan petani bawang relatif rendah, sebab sebagian besar keuntungan dinikmati pedagang perantara. “Melalui peluncuran program ini diharapkan kesejahteraan petani bawang dapat meningkat dan menjadi contoh bagi pelaku usaha di daerah lainnya,” tutupnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
