Jakarta – Penguatan penegakan hukum di bidang kejahatan siber perlu terus ditingkatkan, terutama di masa digital seperti sekarang. Untuk itu, Polri berencana akan memperbesar Direktorat Siber agar tersedia di setiap daerah Indonesia.
Alfis Suhaili, Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkapkan, saat ini institusi keamanan siber daerah masih berbentuk sub direktorat. Pihaknya sudah meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperbesar skala pengamanan menjadi Direktorat tersendiri.
“Kami sudah mengajukan kepada Menpan RB agar setiap wilayah dibentuk Direktorat Siber. Karena beban kerja dan ancaman kejahatan siber ini perkembangannya sangat luar biasa,” terang Alfis Suhaili pada webinar yang diselenggarakan Infobank dengan tema “Retail Bank Mapping 2022 – The Rise of Neobank VS Cyber Crime” Kamis, 17 Februari 2022.
Lebih lanjut, Direktorat Siber Polri mencatat di tahun 2021 terdapat beberapa tren kejahatan yang melibatkan komputer seperti pencemaran nama baik, penipuan online, penyebaran berita bohong, dan penyebaran konten pornografi. Tren ini meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas penggunaan platform media sosial.
Alfis Suhaili mengungkapkan Polri sudah mengambil beberapa langkah inisiatif untuk menanggulangi tren kejahatan siber. Polri sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan 121 instansi Kementerian/Lembaga terkait dengan penanggulangan kejahatan siber.
Polri juga rutin melakukan kerja sama Internasional dalam rangka pertukaran informasi berkaitan dengan kejahatan siber. Platform-platform digital pun juga digandeng oleh kepolisian untuk memperkuat penegakan hukum di dunia maya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
