Jakarta – Digitalisasi sedang melanda perbankan Indonesia. Banyak bank berlomba menyediakan layanan perbankan berbasis digital yang mumpuni. Tapi, di balik euforia bank digital, ada risiko besar yang mengintai, yakni kejahatan siber (cyber crime).
Heru Kristiyana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, dalam digitalisasi, termasuk digitalisasi di sektor perbankan ada isu besar mengenai perlindungan data nasabah dan risiko siber. Bank-bank harus memahami betul situasi ini.
“Bisa dibayangkan kalau bank dibobol karena masalah siber, bisa rush. Kita tidak mau seperti itu, itu bisa jadi risiko sistemik,” kata Heru dalam diskusi dengan redaktur media massa, yang juga dihadiri Infobank, Selasa, 14 Desember 2021.
Terkait dengan risiko siber ini, Heru menambahkan, OJK akan mengeluarkan peraturan yang terkait dengan keamanan siber. “Poin-poinnya antara lain mengenai keamanan data, out source teknologi, dan tata kelola,” tukasnya.
Perbankan digital, diakui oleh Heru merupakan masa depan perbankan nasional dan banyak pihak yang juga mengakui hal ini. OJK sendiri menginginkan bank-bank nantinya bisa menjadi super-app yang bisa melayani nasabah dalam banyak hal dengan ekosistem yang ada.
“Untuk itu, kami siapkan regulasinya. Jika tidak disiapkan dari sekarang, bagaimana bank bisa melangkah ke depan, di era digital ini. Di sisi pengaturan dan pengawasan juga, ke depan kami harus lebih agile dan adaptif,” pungkasnya.
Berdasarkan data OJK, sampai dengan September 2021 ada 1.588 bank yang beroperasi di Indonesia. Rinciannya, 107 bank umum dan 1.481 bank perkreditan rakyat (BPR). Adapun total aset industri perbankan nasional adalah Rp9.897,76 triliun.
Sementara mengutip keterangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada Januari hingga Agustus 2021, terdapat 888,71 juta serangan siber ke Indonesia. Serangan itu ditujukan ke berbagai institusi, mulai dari pemerintahan, militer, lembaga pendidikan, hingga korporasi termasuk di sektor jasa keuangan.
Kemudian, di akhir Oktober lalu, Direktorat Operasi Keamanan Siber BSSN mendeteksi indikasi peningkatan jumlah serangan siber yang dilakukan oleh kelompok peretas yang terindikasi berasal dari salah satu negara Amerika Latin. Kelompok itu, menurut BSSN, menargetkan sistem elektronik di berbagai kementerian dan lembaga, militer, akademik, dan sektor lainnya.
Untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan, BSSN mengimbau seluruh pengelola sistem elektronik berbagai institusi dan organisasi di Indonesia untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan keamanan sistem elektronik. (*) Ari Nugroho
