Jakarta – Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adi Budiarso mengatakan, pemerintah mendukung keuangan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan fiskal dan kebijakan finansial. Menurutnya, Indonesia bisa memiliki paket kebijakan yang setara negara maju dalam mendukung kebijakan global saat presidensi G20.
“Nanti ke depan dibarengi dengan Perpres nilai ekonomi karbon, sehingga memungkinkan instrumentasi kebijakan fiskal didukung dengan kebijakan finance yang kuat dengan pencipataan carbon market,” ungkap Adi dalam webinar bertajuk ‘Penguatan Keuangan Hijau Dalam Menjawab Tantangan dan Peluang Perubahan Iklim Bagi Stabilitas Sistem Keuangan’ yang diselenggarakan Bank Indonesia bekerjasama dengan Infobank Institute, Rabu, 8 Desember 2021.
Carbon market ini, tambah dia, juga harus memiliki instrumen yang hijau, misalnya obligasi green bonds hingga municipal bonds ke depannya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menyusun reformasi UU sektor keuangan untuk mendukung keuangan berkelanjutan.
“Barangkali prinsip- prinsip keuangan berkelanjutan baru dalam tataran POJK. Oleh karena itu nanti dibutuhkan dalam tataran UU ini akan menjadi orkestrasi yang makin kuat Indonesia 10-20 tahun ke depan,” ujarnya.
Adapun dalam menghadapi tantangan keuangan berkelanjutan, pemerintah siap mengahadapi dengan rasa optimisme yang tinggi. “Bersama dengan pemimpin dunia lain, Indonesia juga bisa mengorkestrasi kebijakan yang lebih mendukung komitmen global melalui presidensi G20,” ucapnya. (*) Dicky F. Maulana
Editor: Rezkiana Np
