Jakarta – Dalam mengelola keuangan negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar setiap kementerian dan lembaga tetap sesuai dalam jalur yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu indikatornya adalah dengan mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya berharap seluruh kementerian dan lembaga pemerintah daerah untuk terus melihat temuan-temuan BPK dan memperbaiki berdasarkan rekomendasi apa yang sudah disampaikan BPK dan para auditornya,” ujar Menkeu pada paparan virtualnya, Selasa, 14 September 2021.
Asal tahu saja, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Adapun rinciannya, yaitu 97,7% atau 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dari 86 LKKL dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) beropini WTP. Opini WTP juga diberikan kepada 89,7% atau 486 pemerintah daerah (pemda) dari 542 pemda yang tersebar di 33 provinsi, 88 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten.
Sri Mulyani juga berterima kasih kepada setiap kementerian dan lembaga yang terus mengkomunikasikan akuntabilitas laporan keuangan negara melalui berbagai media. Beberapa diantaranya adalah kanal-kanal media sosial seperti, Instagram, Whatsapp, dan TikTok.
“Rakyat tidak selalu membaca laporan keuangan secara teknik akuntansi, namun rakyat selalu ingin tahu apa yang dilakukan pemerintah dengan keuangan negara. Saya berterima kasih kepada seluruh kementerian yang ikut mempromosikan akuntabilitas secara inovatif dan kreatif,” ucapnya. (*)
Editor: Rezkiana Np
