Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada prinsipnya mendukung upaya Bank Sentral melakukan transformasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Namun perlu juga diketahui, pentingnya menyeimbangkan antara memanfaatkan inovasi digital dan
mitigasi risikonya.
Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi partai Golkar, Mukhamad Misbakhun sendiri mengatakan, digitalisasi adalah keniscayaan yang harus dilakukan oleh Indonesia, lantaran transformasi digital mampu mendorong Indonesia menjadi
negara maju.
“Aktivitas manusia yang terhambat karena adanya pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor pendukung dalam transformasi digitalisasi. Situasi pandemi ini juga memberikan hikmah luar biasa mengenai
transformasi konvensional menuju transformasi digital di sektor perbankan,” ujar Misbakhun dalam media & public discussion InfobankTalkNews dengan tema “Mewujudkan Bank Sentral Digital Untuk Perekonomian Nasional”, di Jakarta, Rabu, 25 Agustus 2021.
Transformasi digital sendiri merupakan tantangan dan peluang Bank Sentral dalam perekonomian nasional.
Bank Sentral 4.0 merupakan salah satu strategi dalam mendorong inovasi dalam ekonomi dan keuangan digital dari Bank Indonesia bertujuan memperkuat daya saing dan kepentingan nasional serta mempersempit kesenjangan masyarakat.
Tantangannya kini yakni lanjut Misbakhun yakni bagaimana regulasi dalam level Undang-Undang. Apalagi saat ini ujarnya belum ada regulasi terkait perlindungan data dan sistem keamanan data yang memadai. Hal ini berpotensi mengakibatkan data pengguna disalahgunakan oleh pihak ketiga.
Selain itu bagaimana edukasi/literasi keuangan di masyarakat Indonesia secara massif.
Merujuk data resmi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%.
Dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39%.
“Selain itu pentingnya sinergi bauran kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. Digitalisasi menjadi kunci dalam mendukung pemulihan ekonomi sekaligus mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan arus digitalisasi yang pesat membuka ragam peluang baru dan bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga perekonomian bisa segera pulih,” tutup Misbakhun usai membacakan poin-poin penting terkait acara ini. (*)
