Jakarta – TNI dan Polri memberikan dukungan penuh pada kebijakan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Bersama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, TNI dan Polri yakin pelaksanaan PPKM Mikro bisa lebih disiplin dan minim pelanggaran.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang ditempatkan di desa atau kelurahan nantinya dapat membantu pelaksanaan PPKM Mikro. Selain itu, peran tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) serta fasilitas kesehatan juga turut membantu pelaksanaan PPKM Mikro.
“Peran dari ketua RT ini sangat membantu, dibantu tentunya oleh bidan desa, oleh babinsa, dan bhabinkamtibmas untuk melaksanakan mapping apabila ada informasi terdapat positif COVID-19 di wilayah tersebut. Setelah melaksanakan mapping RT/RW pun mampu untuk melaksanakan isolasi, mengisolisir wilayah-wilayah yang perlu dibatasi,” ujar Hadi pada keterangan virtualnya, di Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan berbagai upaya penguatan PPKM Mikro antara TNI-Polri. Tujuannya guna menekan laju kasus harian COVID-19, terutama di wilayah yang mengalami lonjakan kasus seperti Provinsi Riau, Kabupaten Kudus, Kabupaten Bangkalan, dan Provinsi DKI Jakarta.
“Kita turunkan 600 personel TNI-Polri untuk melakukan kegiatan penguatan terhadap penjagaan di wilayah desa, memperkuat kegiatan testing dan tracing, dan kemudian memisahkan mana yang harus isolasi mandiri di rumah dan yang melaksanakan isolasi mandiri yang dipusatkan,” ujarnya. (*) Evan Yulian Philaret
