Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 menghadapi tantangan yang luar biasa sebagai akibat terjadinya pandemi Covid-19. Pandemi ini tidak hanya menimbulkan korban manusia, tapi juga menyebabkan tekanan yang luar biasa pada tatanan ekonomi dan sosial. Seiring dengan perekonomian seluruh negara di dunia yang mengalami kontraksi dan resesi, Indonesia juga mengalami hal yang sama meski levelnya dibawah banyak negara lain.
Demikian dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika menjadi pembicara kunci dalam sesi inspirasi Aspiring Professional Accountants Festival (APAFest) yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara virtual (10/11). APA Inspirational Session ini merupakan bagian dari rangkaian acara puncak APAFest yang dilaksanakan berkolaborasi dengan event FinBiz2030 bersama One Young World dan Chartered Accountants Worldwide.
Terkait situasi ekonomi Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa pada kuartal ketiga 2020, pemulihan ekonomi di negeri ini sudah mulai terjadi. Namun hal ini tidak terjadi secara cepat dan serta merta. Pemulihan itu salah satunya merupakan dampak dari kebijakan APBN untuk bisa melakukan countercyclical. Pemerintah menambah belanja (ekspansi) dan menurunkan tarif pajak ketika resesi untuk menstimulasi aggregate demand (permintaan agregat) dan mencegah penggunaan sumber daya ekonomi yang kurang optimal.
“Belanja pemerintah ditingkatkan, tidak hanya untuk menangani Covid, tapi juga untuk membantu dunia usaha, dan memulihkan perekonomian di berbagai daerah,” jelas Menteri Keuangan dalam pernyataannya yang dikutip Rabu, 11 November 2020.
Kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan tidak hanya untuk menangani Covid-19, namun juga untuk menghadapi dampak pasca pandemi iyang telah melanda seluruh sektor kehidupan bernegara.
Menteri Keuangan menjelaskan, setelah menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun atau 4,2% dari PDB. Selanjutnya pemerintah melakukan penyesuaian APBN Tahun 2020 karena sebelumnya disusun dalam kondisi normal sehingga tidak menganggarkan penanganan Covid-19. Melalui perubahan APBN 2020, pemerintah melebarkan defisit menjadi 6,34% dari PDB sebagai langkah extraordinary menghadapi pandemi Covid-19.
Selain itu, pemerintah juga melakukan kebijakan khusus bersama Bank Indonesia karena melebarnya defisit APBN untuk membiayai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi memerlukan sumber pembiayaan tambahan. Kebijakan itu dilakukan melalui skema burden sharing bersama Bank Indonesia. Sri Mulyani mengatakan, meningkatnya defisit telah mengakibatkan tantangan pembiayaan menjadi sangat besar. Melalui kerjasama dengan Bank Indonesia, dampak ini ditangani dari sisi fiskal dan moneter dimana biaya dari penanganan krisis ini ditanggung bersama.
“Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara di pasar primer. Pemerintah bisa menerbitkan surat utang negara yang langsung diserap Bank Indonesia dengan suku bunga 0-1% dibawah REPO. Kerjasama ini dilakukan karena situasi yang sangat extra ordinary dan dilakukan dengan tetap menjaga independensi Bank Indonesia,” ujarnya.
Menteri Keuangan menjelaskan, bahwa selain sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, APBN juga merupakan alat untuk menyelesaikan persoalan struktural. APBN akan terus digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM Indonesia dan alokasi APBN di sektor SDM dilakukan untuk memperkuat fondasi ekonomi ke depan. Ia menilai, peran profesi akuntan sangat penting dalam menjaga dan menjalankan siklus APBN ini. Baginya, akuntan adalah profesi yang penting di dalam kultur pelaporan keuangan yang transparan dan efisien.
Menurutnya, akuntan beregister dan akuntan berpraktik di Indonesia terus mengalami kenaikan, merupakan perangkat penting untuk menjadikan negara ini menjadi negara ekonomi maju“Karena standar-standar akuntansi akan mendisiplinkan kita semua. Tidak hanya pemerintah, tapi juga dunia usaha, baik privat maupun BUMN. Termasuk masyarakat harus menyadari bahwa mempergunakan dan mempertanggungjawabkan sumberdaya adalah kultur yang baik yang bisa membawa kita menuju negara maju,” tegas Menkeu.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Prof. Mardiasmo menambahkan, sejak diselenggarakan pertama kali pada tahun 2017, IAI APAFest telah menjadi sebuah inisiatif penting dalam menyatukan dan menginisiasi komunitas akuntan muda di Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi kompleksitas bisnis yang makin mendunia di masa depan. APAFest merupakan festival kreativitas akuntan muda IAI yang mempertemukan perusahaan terkemuka di Indonesia dengan kandidat terbaik calon akuntan profesional. Melalui APAFest, akan terjalin koneksi yang kuat dan simbiosis mutualisme antara profesi, industri, serta mahasiswa dan lulusan terbaik jurusan akuntansi di Indonesia.
Direktur Eksekutif IAI, Elly Zarni Husin mengatakan, APAFest 2020 digelar secara virtual yang berpuncak pada tanggal 10 November 2020, bertepatan dengan peringatan International Accounting Day. Skala penyelenggaraan APAFest 2020 telah dieskalasi hingga menembus ranah global, berkolaborasi dengan even tahunan internasional bagi akuntan muda, yakni FinBiz2030 yang diselenggarakan One Young World (OYW) dan Chartered Accountants Worldwide (CAW). Acara ini juga didukung oleh Asean Federation of Accountants (AFA).
Sejak tahun 2017, IAI melaksanakan APAFest sebagai ajang festival tahunan berkumpulnya mahasiswa akuntansi berprestasi dari seluruh Indonesia untuk menunjukkan prestasi, kreativitas, dan kemampuannya untuk berkompetisi menjadi yang terbaik guna mempersiapkan masa depan gemilang. Hingga tahun 2019, acara yang biasanya digelar di Bursa Efek Indonesia ini telah diikuti oleh setidaknya 3.500 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. APAFest 2020 virtual setidaknya diikuti oleh 10.000 mahasiswa dari Indonesia dan regional ASEAN. (*)
