Jakarta – Pandemi Covid-19 mempercepat transformasi digital di Indonesia. Hal ini ditandai dengan peningkatan transaksi keuangan berbasis digital, seperti e-commerce dan e-money. Transaksi keuangan yang semakin digital ini menuntut adanya tata kelola digital (digital governance) yang tepat.
Menghadirkan digital governance yang tepat untuk diterapkan Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Sebab, Indonesia masuk dalam daftar negara dengan tingkat penipuan online tertinggi di dunia.
Hasil penelitian Kaspersky Lab dan B2B International yang dirilis tahun 2020 menyebutkan, sebanyak 26% konsumen di Indonesia pernah menjadi korban penipuan saat melakukan transaksi online. Penelitian lain terkait perilaku jujur yang diterbitkan Science Magazine pada Juni 2019 lalu juga menempatkan Indonesia di posisi tidak bagus, yakni di ranking 33 dari 40 negara yang diteliti.
Dua riset ini memberikan bukti sahih bahwa digital governance tidak berjalan dengan baik di Indonesia. Hal ini terjadi karena nilai-nilai governance masih dimaknai secara formal. Masyarakat masih menjadikan nilai-nilai governance hanya berdasarkan aturan saja (rule based) dan belum memahami governance secara prinsip (principle based).
Padahal, jika merujuk pada perilaku konsumen di era digital yang mengedepankan trust dan integritas, ikhtiar untuk mengimplementasikan nilai-nilai governance di Indonesia seharusnya secara otomatis sudah dilakukan secara tidak sadar dalam aktivitas keseharian.
Kontradiksi inilah yang mendorong Prof. Dr. Ilya Avianti dan Syahraki Syahrir untuk menulis dan menerbitkan buku “Digital Governance: Inovasi dengan Etika dan Integritas”. Ilya Avianti adalah Guru Besar Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini, mantan Ketua Dewan Audit dan Anggota Komisioner OJK itu juga menjabat Komisaris PLN.
Sementara, Syahraki Syahrir adalah Chief Advisory dan Partner pada Veda Praxis, sebuah perusahaan jasa konsultan manajemen.
Selain membahas tentang tantangan mengimplementasikan nilai-nilai governance di era digital, buku ini juga mengulas tentang sejarah transaksi keuangan di Indonesia, pentingnya governance, peluang dan tantangan digital bisnis, serta persiapan menyongsong digital governance.
“Harapan saya, buku ini dapat menjadi pemicu terciptanya tata kelola digital yang terbaik bagi Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” tulis M. Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden RI, dalam kata pengantar.
Menurut Jusuf Kalla, buku ini penting karena memberikan pengertian dan pemahaman yang cukup lengkap tentang digital governance bagi kalangan pemerintahan, pengusaha, maupun masyarakat.
Hal senada diutarakan Sandiaga Salahudin Uno, pengusaha dan penggiat UMKM yang mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurut Sandi, buku ini memberikan panduan sekaligus jawaban atas kegelisahan beberapa kalangan dalam merespon isu digital governance.
“Penulis sangat kreatif dan cermat dalam mengupas topik berat ini dengan cara yang renyah dan bergizi, membuat pembaca mudah mencernanya untuk terus optimistis mengembangkan ekonomi digital,” tulis Sandi dalam kata pengantar. (Darto Wiryosukarto)
Ikhtiar Menghadirkan Digital Governance Terbaik untuk Indonesia
