Jakarta – Realisasi anggaran program pmulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pembiayaan korporasi masih Rp0 alias belum tersalurkan sama sekali hingga September 2020. Padahal pemerintah sudah mengalokasikan dana hingga Rp53,60 triliun.
Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede mengatakan nihilnya realisasi anggaran PEN untuk korporasi terhambat oleh regulasi. Meski demikian dirinya yakin itu akan diselesaikan dalam waktu dekat.
“Hambatannya itu mudah tapi susah. Hanya di Kemenkeu dan Menhukam. Itu akan di selesaikan dalam waktu dekat ini. Jadi persoalan regulasi saja,” ujarnya dalam video conference, di Jakarta, Selasa, 22 September 2020.
Dirinya juga menjelaskan dana tersebut sebagian besar akan digunakan untuk program BUMN baik itu untuk penyertaan modal negara (PMN) atau pun pinjaman investasi untuk BUMN. “Jadi program PMN kepada Krakatau Steel atau pinjaman talangan kepada Garuda itu masuk kepada program itu semua,” ucapnya.
Selain itu Pardede menyebut sebanyak Rp3,7 triliun sampai Rp3,8 triliun akan digunakan untuk biaya program penjaminan kredit kepada dunia usaha. “Sehingga resiko daripada bank akan berkurang karena sudah dilakukan penjaminan melalui asuransi itu,” paparnya. (*) Dicky F Maulana
Editor: Rezkiana Np
