Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera yang mulai aktif pada tahun 2021 bakal melengkapi program perumahan yang sudah ada sebelumnya.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko D. Heripoerwanto mencontohkan, pada tahun 2021 nanti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih akan berjalan sebagaimana biasanya sebelum dipindahkan ke BP Tapera pada tahun 2022 mendatang.
“Tentunya dengan pengawalan dan pengelolaan oleh BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP),” kata Eko dalam InfobankTalkNews Media Discussion bertajuk “Persiapan BP Tapera Dalam Pengembalian Dana Taperum” di Jakarta, Jumat, 18 September 2020.
Eko menjelaskan, BP Tapera sendiri menurut target RPJMN 2020-2024, mempunyai target untuk membiayai pembangunan 75.000 unit rumah di tahun 2021 mendatang.
Sementara itu, dengan anggaran sebesar Rp16,6 triliun di tahun 2021 mendatang, Eko mengatakan, bahwa jumlah unit rumah yang akan dikejar melalui program FLPP totalnya mencapai 157.500 unit.
Selain FLPP, Eko menyebut, bahwa program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebagai salah satu program Kementerian PUPR dalam penyediaan perumahan, juga masih akan terus berjalan.
“Dimana target BP2BT itu sendiri yakni untuk melayani pembangunan 39.996 unit rumah, dengan anggaran mencapai sebesar Rp1,5 triliun di tahun 2021,” ujarnya.
Kemudian, program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), juga akan ikut melengkapi berbagai program pembiayaan perumahan pemerintah di tahun 2021 mendatang. “Yakni dengan target subsidi bagi 157.500 unit rumah, yang akan diberikan kepada para penerima manfaat FLPP,” kata Eko.
Karenanya, Eko memastikan bahwa dengan mulai aktifnya BP Tapera pada tahun 2021 mendatang, maka hal itu akan semakin menguatkan dan menyukseskan program-program pembangunan dan pembiayaan perumahan di Kementerian PUPR.
“Jadi program-program inilah yang nanti pada tahun depan akan bahu-membahu untuk menangani masalah kebutuhan perumahan di Indonesia, dimana pada tahun 2021 itu target utamanya memang masih untuk kalangan PNS,” tukas Eko. (*)
Editor: Rezkiana Np
