Jakarta – Aktivitas Serikat Pekerja BNI (SP BNI) beberapa pekan terakhir ini meningkat setelah ramainya pemberitaan di media mengenai rencana pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk melakukan perombakan jajaran Direksi dan Komisaris melalui RUPS BNI pada Kamis, 20 Februari 2020 mendatang.
Malam setelah penandatanganan pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (12/02), organisasi yang mengklaim dirinya sebagai Serikat Pekerja BUMN pertama yang berdiri pasca ratifikasi Konvensi ILO ini, kembali menggelar rapat konsolidasi terbatas di salah satu hotel dibilangan Jakarta.
Hadir pada acara konsolidasi tersebut para Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) SP BNI perwakilan dari 18 DPD seluruh Indonesia, para Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) SP BNI, Sekretaris Jendral (Sekjend) DPP SP BNI dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum SP BNI Irfan Ferdiansyah.
Tercatat ada tiga pokok pembahasan yang menjadi materi diskusi, yaitu tentang pembaharuan isi PKB BNI, sikap SP BNI menjelang RUPS BNI, dan persiapan menjelang Musyawarah Nasional (Munas) SP BNI yang akan berlangsung awal Maret 2020 mendatang.
Ketua Umum SP BNI Irfan Ferdiansyah menjelaskan, SP BNI merupakan organisasi bersifat independen, sejak awal berdiri hingga saat ini. Menurutnya, pihaknya sepakat dengan Pemerintah bahwa perombakan ini dimaksudkan agar kinerja BNI menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan justru karena itulah SP BNI berharap pemerintah tetap memberikan kepercayaan kepada talent talent terbaik dari internal untuk memimpin BNI.
“Kami sangat sependapat, bahwa integritas dan akhlak adalah kata kunci dalam memimpin perusahaan BUMN termasuk BNI. Dan kami yakin bahwa talent-talent BNI masih banyak yang memiliki akhlak yang baik dan integritas yang kuat. Karena jika itu tidak kami miliki, mungkin BNI sudah tidak terdengar di bumi pertiwi ini. Itu juga yang menjelaskan kenapa kami mempertegas dengan mengambil tema “Integritas Membangun Negeri” pada perhelatan akbar Musyawarah Nasional Serikat Pekerja BNI pada awal Maret 2020 mendatang,” kata Irfan melalui keterangan resminya di Jakarta, Senin 17 Febuari 2020.
Irfan menambahkan, pihaknya berharap talent-talent senior BNI yang komunikatif, bijaksana dan memiliki karakter kuat, juga dipercaya duduk di jajaran Komisaris, guna membalancing lompatan-lompatan bisnis yang akan dilakukan dalam rangka mengejar ketertinggalan.
“Sekali lagi kita harus semakin ekspansif, from local to global. Jika kita, kita semua, segera serius berbenah bersama, saya yakin kita akan mampu melakukan lompatan-lompatan kemajuan secara signifikan,” seperti ungkapan Presiden Joko Widodo pada saat Pidato HUT Kemerdekaan RI ke 74 dihadapan sidang bersama DPD-DPR RI.
Menurut Irfan, pekerja BNI memiliki Talent Management System yang sudah tertata dalam 10 tahun terakhir ini. Talent management adalah upaya untuk menjaga sustainability business performance dalam jangka panjang.
“Kami sangat sependapat, bahwa integritas dan akhlak adalah kata kunci dalam memimpin perusahaan BUMN termasuk BNI. Dan kami yakin bahwa talent-talent BNI masih banyak yang memiliki akhlak yang baik dan integritas yang kuat, karna jika itu tidak kami miliki,” tambahnya.
Pihaknya meyakini, bahwa tujuan Pemerintah dan SP BNI sama yaitu ingin memajukan BNI guna meningkatkan kontribusinya buat membangun bangsa. Oleh karena itu SP BNI percaya, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN akan mempertimbangkan harapan-harapan ini.
“Kewenangan sepenuhnya ada di tangan pemerintah selaku pemegang saham mayoritas dwi warna, siapapun nanti yang akan duduk di jajaran Direksi dan Komisaris BNI tanggal 20 Februari mendatang mereka adalah mitra kami dalam memajukan perusahaan dan kesejahteraan anggota,” tutup Irfan. (*)
Editor: Rezkiana Np
