Jakarta – Upaya bersih-bersih di BUMN terus berlanjut. Kali ini, jajaran komisaris di perusahaan BUMN harus deg-degan. Setelah mencopot tujuh pejabat eselon satu di kementerian BUMN beberapa hari lalu, Erick Thohir bakal merombak jajaran komisaris di perusahaan BUMN, termasuk di sektor perbankan.
Erick Thohir pasti ingin memenuhi janjinya, “saya tidak pernah datang untuk tidak berhasil”. Dan kunci keberhasilan perusahaan termasuk BUMN sangat ditentukan keahlian dan integritas para pengurusnya, direksi dan komisaris. “Sedang dievaluasi. Ngapain (Komisaris BUMN) diangkat kalau yang mengawasi Kementerian juga,” ujar Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga kepada wartawan di Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin (21/11).
Tak dipungkiri, kursi komisaris BUMN sebagaian diisi oleh sosok-sosok yang terafiliasi dengan partai politik, relawan politik, dan mereka yang memiliki kedekatan atau lobi dengan elit birokrasi. Posisi mereka kerap menjadi tidak independen sehingga tidak bisa mengawasi secara profesional apa yang dikerjakan direksi. Selain tidak memiliki latar belakang perbankan, mereka cenderung tidak independen dan bersedia melakukan pekerjaan untuk kepentingan pihak-pihak yang menempatkannya.
Ketika Kementerian BUMN masih dipimpin Rini Soemarno “memaksa” diadakannya RUPSLB untuk menggusur sejumlah direksi sebuah bank BUMN awal September lalu, ada sejumlah komisaris yang malah sibuk mencari kesalahan direksi untuk membantu upaya penggusuran direksi yang ditentang publik dan awalnya dilarang oleh Presiden.
Piter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia menilai, rencana Kementerian BUMN akan mengevaluasi jajaran komisaris BUMN memberi sinyal positif bahwa pengelolaan BUMN akan dibawa ke arah yang lebih profesional. “Kursi komisaris perusahaan BUMN seharusnya diisi oleh profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu yang dibutuhkan dalam mengawasi atau memberi masukan kepada direksi,” ujarnya kepada infobanknews di Jakarta, Jumat, 22 November 2019
Piter menambahkan, jika ingin membuat BUMN makin profesional dan mewujudkan keinginan presiden untuk menjadikan BUMN mampu bersaing di kawasan, kursi direksi dan pengurus harus diisi oleh para profesional yanh terbaik. “Bukan diangkat karena kedekatan atau kelompoknya. Mereka diangkat karena kemampuan dan pengalamannya,” imbuhnya.
Selain merombak pejabat birokrasi dan merombak pengurus, langkah strategi lain Erick Thohir untuk membawa BUMN ke depan juga perlu diketahui masyarakat.
“Pak Erick bisa menjelaskan bagaimana bagaimana kondisi BUMN sekarang ini dan kemudian mau dibawa kemana, lalu strategi apa yang akan diambil,” jelas Piter.
Setelah merencanakan merombak komisaris BUMN yang “numpang hidup”, apakah Erick Thohir juga akan merombak direksi BUMN yang diangkat karena faktor-faktor kedekatan sehingga tidak independe dari pihak yang mengangkatnya? Kita tunggu saja langkah bersih-bersih Erick Thohir berikutnya. (*)
