Jakarta – Sigit Pramono, bankir senior yang menjabat sebagai Ketua Umum Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) yang juga menjadi anggota Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyambut positif penunjukkan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN menggantikan Rini Soemarno.
Sigit berharap agar Kementerian BUMN dibawah kepemimpinan menteri baru, menjadi panutan dalam penerapan GCG di sektor korporasi seperti selama ini sekaligus memperbaiki dan meningkatkan beberapa hal sering menjadi keprihatinan para pegiat tata kelola seperti IICD. Menurut Sigit, Kementerian BUMN adalah wakil pemegang saham mayoritas pada BUMN besar yang sahamnya tercatat di bursa saham.
Artinya sebagai perusahaan publik meskipun BUMN adalah sebuah perusahaan milik negara tetapi harus selalu diingat sebagian sahamnya juga milik masyarakat atau publik. Jadi BUMN publik tunduk kepada Undang Undang Pasar Modal.
“Dalam prakteknya selama ini, Kementerian BUMN seringkali mengabaikan hak pemegang saham publik. Padahal menurut ketentuan internasional di bidang pasar modal, sesuai undang-undang pasar modal, dan sesuai peraturan OJK dan Bursa, ada hak pemegang saham publik untuk diperlakukan setara atau Equitable Treatment of Shareholders,” ujar bankir yang pernah memimpin BNI ini kepada infobanknews.com (23/10).
Sigit berharap keputusan-keputusan penting di BUMN go public dilakukan secara terbuka. “Karena dalam prakteknya selama ini keputusan penting seperti pergantian komisaris dan direksi BUMN go public, tidak disampaikan kepada otoritas bursa dan pemegang saham publik dalam rentang waktu sesuai ketentuan perundang-undangan,” pungkas Sigit.
