Jakarta – Dalam menyelenggarakan berbagai layanan perbankan berbasis teknologi, BPR/BPRS tentunya membutuhkan sebuah sistem informasi yang menyajikan laporan rutin atas kegiatan operasionalnya.
Atas dasar tersebut, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen terpadu bernama “riseeko”, yang terdiri dari modul good corporate governance (GCG), manajemen risiko, loan origination system (LOS), credit scoring, dan tingkat kesehatan bank.
“Dalam riseeko ini, yang kita selesaikan sebenarnya kan sistem ini punya sasaran bahwa BPR ini punya single platform. Oleh ketentuan POJK kita diwajibkan untuk tata kelolac GCG-nya, serta manajemen risiko itu sebagai mandatori dan ketentuan,” ujar Ketua Umum Perbarindo, Joko Suyanto di Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2019.
Platform yang rencananya akan launcing pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perbarindo pada November 2019 mendatang ini membantu BPR/BPRS dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sesuai ketentuan regulasi.
“Dengan adanya platform ini, kita terukur, parameternya jelas, definisinya jelas, sehingga total akhir apa yang kita input ini akan mencerminkan hal yang objektif dari industri, sehingga akuntabilitasnya semakin baik,” tambah Joko
Hingga saat ini, pihaknya terus melakukan perbaikan-perbaikan agar pada saat launching di November mendatang, bisa diterapkan pada seluruh BPR. “Kita terus melakukan perbaikan-perbaikan, ada kelemahan kita perbaiki, terus kita harapkan di bulan November sudah ready,” tutup Joko. (*) Bagus Kasanjanu
