Jakarta – Keputusan Pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dinilai tidak memecahkan masalah ekonomi yang masih Jawa Sentris.
Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan pada saat diskusi ekonomi mengenai pemindahan ibu kota. Ia menyebut, alasan BAPPENAS untuk memindahkan ibu kota agar tidak ada lagi ekonomi Jawa Sentris terlihat dibuat-buat.
“Menurut saya alasan terlalu dibuat-buat. Kalau argumennya adalah pemerataan ekonomi, seharusnya daerah yang paling tertinggal jadi ibu kota negara tersebut. Entah itu Papua atau di mana sehingga bisa perbaiki pemerataan,” kata Fadhil di Jakarta, Jumat 23 Agustus 2019.
Dirinya menambahkan, ekonomi di Provinsi Kalimantan relatif lebih maju dibandingkan ekonomi Provinsi lain sepeti Provinsi Papua atau Sulawesi. Oleh karena itu Pemerintah diminta untuk fokus dalam perbaikan industri yang memiliki nilai tambah produktifitas.
Fadhil juga menyebut, Pemerintah tidak bisa langsung membandingkan lurus antara pemindahan ibu kota di Brasil dengan Indonesia. Sebab kedua negara tersebut memiliki perbedaan dari sisi geografis.
Sebelumnya, melalui Pidato Kenegaraan, Presiden Jokowi telah meminta izin kepada DPR untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Pemerintah sendiri disebut telah mengkonfirmasi pemindahan ibu kota baru akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang membenarkan bahwa Kalimantan Timur menjadi provinsi yang terpilih, meski Presiden Jokowi masih menutup rapat informasi terkait kawasan yang benar-benar akan menjadi ibu kota pengganti DKI Jakarta. (*)
Editor: Rezkiana Np
