Jakarta — PT Pegadaian (Persero) (Pegadaian) menjalin kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum di lingkungan kerja perseroan. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) oleh Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto dan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto.
“Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, semua sistem keamanan yang ada di Pegadaian akan semakin terjamin. Karena kerja sama ini akan mencakup bantuan keamanan dalam pertukaran data dan informasi baik secara manual maupun elektronik,” kata Kuswiyoto, di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Pegadaian dan Polri di Jakarta, Rabu (8/5).
Kuswiyoto menjelaskan tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan peningkatan kerja sama antara Pegadaian dan Polri dalam rangka bantuan pengamanan dan penegakan hukum di lingkungan kerja perseroan.
“Bantuan pengamanan berbentuk pengamanan terbuka, maupun pengamanan tertutup. Bantuan pengamanan terbuka meliputi jasa pengamanan dan jasa manajemen sistem pengamanan. Sedangkan bantuan pengamanan tertutup meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.” jelasnya.
Sementara itu, Kuswiyoto menyatakan bahwa penandatanganan ini juga meliputi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di Pegadaian, melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, atau kegiatan lain yang disepakati. Hal tersebut juga meliputi Sharing Knowledge mengenai Sistem Manajemen Pengamanan, Pembentukan Karakter atau pengetahuan di Bidang Polri dan sebaliknya mengenai Jasa Pegadaian.
Pada kesempatan yang sama Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ari Dono Sukmanto menyatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi adanya penandatangan nota kesepahaman ini. Karena dapat menciptakan sebuah jalinan baik terhadap lembaga keamanan dan perusahaan BUMN.
“Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas kepolisian. Saya berharap adanya kerjasama ini akan terjalin sinergi yang lebih baik. Sehingga dapat meningkatkan kemanfaatan dari sisi perekonomian dan sistem keamanan antar lembaga,” tutup Ari Dono.
