Jakarta- PT Jasa Marga Tbk (Jasa Marga) melalui anak usahanya, PT Jasa Marga Manado Bitung atau “Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Manado-Bitung” memperoleh kredit sindikasi proyek pembangunan Jalan Tol Manado Bitung sebesar Rp 3,58 triliun.
Direktur Keuangan Jasa Marga Donny Arsa menyambut baik kerjasama pembiayaan ini dengan mengapresiasi pihak perbankan yang sudah bersedia ikut tergabung dalam proyek pembangunan jalan tol Manado Bitung.
“Saya sangat apresiasi rekan-rekan perbankan. Terimakasih, karena sudah dua lagi financial close. Sehingga sudah ada kepastian mengenai pendanaan dari dua projek ini. ” ungkap Donny di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta, Jumat 13 Oktober 2017.
Senior Executive Vice President Corporate Banking Bank Mandiri Alexandra Wiyoso mengungkapkan, pihaknya di Perbankan juga terus mendukung seluruh program jasa marga melalui pembiayaan jalan tol.
“Tentu kami selalu mendukung apa yang menjadi tujuan pemerintah melalui Jasa Marga. Dari pada awalnya target akhir tahun Jasa Marga membangun 1.200 Km jalan tol hingga sekarang target 1.800 Km jalan tol kami siap mensuport jasamarga,” ungkap Alexandra
Secara rinci, kredit sindikasi senilai Rp 3,58 triliun terdiri dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (Bank BNI) sebesar Rp 650 miliar, PT Bank Mandiri Tbk (Bank Mandiri) sebesar Rp 520 miliar, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 595 miliar, PT Bank Jateng (Bank Jateng) sebesar Rp 75 miliar, PT Bank Riau Kepri (Bank Riau Kepri) sebesar Rp 200 miliar, PT Bank Sulselbar (Bank Sulselbar) sebesar Rp 200 miliar, PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA) sebesar Rp 652 miliar serta PT Bank ICBC Indonesia (Bank ICBC) Rp 500 miliar.
Donny menjelaskan, sindikasi kredit ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan Seksi II jalan tol dari Airmadidi-Bitung dengan panjang sekitar 25 km yang dikerjakan Jasa Marga bersama PT Wijaya Karya Tbk (Wika) dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PP).
Dimana pada sebelumnya, pembangunan Seksi I (Manado-Sukur-Airmadidi) sepanjang 14 km dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menggunakan dana pemerintah serta pinjaman dari Pemerintah China.(*)
