BERBAGAI usaha saat ini hadir di masyarakat, semata-mata tentunya untuk meningkatkan taraf hidup. Namun demikian pada kenyataannya ada saja perusahaan-perusahaan yang menjaring calon investor dengan praktik ilegal.
Salah satu yang bisa digunakan untuk praktik ilegal adalah bisnis pemasaran berjenjang atau multilevel marketing (MLM). Agar tidak tertipu, masyarakat perlu kritis dan melakukan cek dan ricek keabsahan perusahaan dan produk yang ditawarkan.
Berikut delapan hal yang harus masyarakat pastikan sebelum terjun ke bisnis MLM, sebagaimana ditekankan oleh Satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi (Satgas waspada investasi):
1. Apakah legalitas perusahaannya valid? Cek perizinan usaha (SIUPL) & ijin edar produk (BPOM, DEPKES, dsb)
2. Apakah ada produknya?
3. Apakah penekanan pada penjualan produk, bukan pada peringkat?
4. Apakah komisi dibayarkan berdasarkan penjualan produk dan bukan pada uang pendaftaran?
5. Apakah peserta masih bisa menghasilkan uang, jika rekrutmen dihentikan hari ini?
6. Apakah ada kebijakan pengembalian produk yang rasional?
7. Apakah produk memiliki nilai pasar yang wajar?
8. Apakah ada alasan yang menarik untuk membeli?
Menjadi kritis memang salah satu cara paling ampuh untuk terhindar dari segala bentuk penipuan. (*)
Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More
Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More