Nusa Dua – Pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) sukses digelar pada 9-10 Desember 2021. Dengan menjadi Presidensi G20, Indonesia memimpin pembahasan agenda-agenda reformasi ekonomi dan keuangan global untuk menciptakan tata kelola dan lingkungan operasional ekonomi dan keuangan dunia yang lebih baik, serta mendukung proses pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung.
Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo mengapresiasi seluruh peserta dan penyelenggara yang terlibat dalam acara. Menurutnya, pelaksanaan FCBD berjalan dengan lancar. Acara kali ini membahas 6 topik yang dibahas dalam 6 sesi. Adapun isu utama yang dibahas pada sesi 1 yaitu antara lain (i) prospek ekonomi global dan risiko; (ii) normalisasi kebijakan terkait pandemi; (iii) dampak jangka panjang pandemi.
Pada pembahasan normalisasi kebijakan terkait pandemi, mayoritas anggota menyampaikan pentingnya koordinasi distribusi vaksin dan kebutuhan pembiayaan vaksin, perlunya komunikasi dan pentahapan yang tepat dalam melakukan normalisasi kebijakan. Selain itu, reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dinilai dapat mendukung upaya mengatasi dampak jangka panjang pandemi.
Pada sesi 2, pembahasan yang dilakukan mencakup, antara lain (i) Jaring Pengaman Keuangan Internasional; (ii) Isu-isu hutang negara miskin; (iii) mata uang digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currency). Pembahasan fokus pada peran G20 menjaga stabilitas keuangan global di tengah meningkatnya ketidakpastian, serta upaya bersama dalam mengatasi risiko dan mendukung negara-negara rentan.
Pada Sesi 3, pembahasan fokus pada bagaimana memperkuat stabilitas sektor keuangan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembahasan pada agenda regulasi sektor keuangan mencakup normalisasi kebijakan terkait pandemi di sektor keuangan agar dapat mendukung pemulihan dan tetap menjaga stabilitas sektor keuangan.
“Selain itu, dibahas upaya untuk mengatasi dampak jangka panjang dari pandemi di sektor keuangan dengan melanjutkan reformasi sektor keuangan guna memperkuat ketahanan sektor keuangan dan mendorong intermediasi,” ujar Dody di Nusa Dua, Bali, 10 Desember 2021.
Agenda lain yang juga diangkat meliputi upaya memperkuat ketahanan lembaga keuangan nonbank (NBFI), terutama yang terkait dengan upaya memitigasi risiko, identifikasi risiko keuangan digital, serta upaya mendorong peran sektor keuangan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan serta upaya memperluas inklusi keuangan.
Sesi 4 membahas mengenai keuangan berkelanjutan yang berkaitan dengan agenda-agenda terkait lingkungan dimana para Deputi menyampaikan dukungan untuk transisi menuju ekonomi hijau yang lebih adil dan terjangkau.
Selanjutnya, sesi 5 mendiskusikan isu mengenai infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan. Para Deputi juga membahas mengenai pentingnya inklusivitas infrastruktur pada pemerintah daerah. Pada agenda terakhir, dibahas mengenai perpajakan internasional dimana para Deputi sepakat untuk dapat segera mengimplementasikan Pilar 1 dan Pilar 2 untuk menciptakan arsitektur perpajakan yang lebih adil dan stabil.
FCBD sendiri digelar secara hibrid dan dihadiri oleh anggota G20, negara terundang, 20 organisasi internasional, dan 3 organisasi regional. Hasil pembahasan pertemuan pertama di level Deputies ini akan diperdalam dan dikonkretkan di tingkat working group untuk selanjutnya dibawa ke level menteri dan KTT. (*)
Editor: Rezkiana Np
