Jakarta – Ketua Banggar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) MH Said Abdullah menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) ke DPR RI. Jokowi kembali mencalonkan nama Perry Warjiyo sebagai calon Gubernur BI selanjutnya.
“Presiden Jokowi tampaknya mengusulkan calon Gubernur BI adalah Bapak Perry Warjio, tentu saja kami perlu mengamankan kebijakan presiden, sebab kami bagian dari kekuatan politik yang mendukung pemerintah,” ujar Said dalam keterangan resminya, Kamis, 23 Februari 2023.
Dia pun menyampaikan beberapa pertimbangan untuk Gubernur BI ke depannya. Pertama, Gubernur BI harus telah terbangun chemestry dengan jajaran KSSK. Sudah terbentuk bonding dengan Menteri Keuangan, serta para Komisioner OJK dan LPS.
“Syarat ini penting sebab saat ini dan ke depan kita menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah. Ekonomi global diprediksikan masih sulit, kita di dalam negeri juga menghadapi tahun politik. Sehingga dibutuhkan Gubernur BI yang bisa memastikan ekonomi kita tetap tumbuh berkelanjutan. Peran ini telah dijalankan dengan baik oleh Gubernur BI saat ini,” jelasnya.
Kedua, dibutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa sigap, dan tanggap terhadap berbagai tantangan baru yang tidak terduga, yang bisa membantu pemerintah ketika menghadapi tahun sulit, seperti menghadapi pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 lalu. Peran BI sangat besar dalam berbagi beban (burden sharing) dengan menyerap SBN melalui private placement.
“BI yang bisa diandalkan menjadi penjaga gawang likuiditas pembiayaan saat pandemi. BI saat itu sangat membantu posisi APBN aman akan kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Gubernur BI saat ini juga telah membuktikannya,” katanya.
Ketiga, tugas penting lainnya bagi Gubernur BI adalah memastikan kelanjutan pengaturan tentang lalu lintas dan cadangan devisa negara. Pengaturan tentang lalu lintas devisa diperlukan untuk memastikan devisa negara memiliki dampak multiplayer pada ekonomi nasional. Agenda ini yang perlu diperkuat ke depan.
Keempat, dibutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa dan telah membangun hubungan baik dengan DPR, terutama kepada Pimpinan DPR, terkhusus Ibu Ketua DPR, alat kelengkapan dewan seperti Badan Anggaran dan Komisi XI DPR.
“Kemampuan ini dibutuhkan oleh Gubernur BI agar dalam menjalankan tugas tugas strategis BI secara teknokrasi juga mendapatkan dukungan politik yang kuat dari DPR, dan selama lima tahun ini Gubernur BI juga telah mendapatkan dukungan cukup oleh DPR,” imbuh Said.
Kelima, hal yang perlu dipertimbangkan lainnya, sosok Gubernur BI haruslah yang memiliki jaringan internasional. Hal ini akan menambah kepercayaan pasar, khususnya investor internasional terhadap pasar keuangan Indonesia. Kepercayaan ini sangat penting sebab pasar keuangan kita belumlah dalam.
“Sosok Gubernur BI yang diakui secara internasional akan mendorong capital inflow untuk menguatkan pasar keuangan kita. Agenda ini perlu diperkuat oleh Gubernur BI ke depan,” tutup Said. (*)
