Jakarta – Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ajib Hamdani menyatakan terdapat tiga tantangan mendasar secara ekonomi yang harus disoroti oleh pemerintah ke depan, mulai dari fiskal hingga kemiskinan.
Pertama, tantangan fiskal yang mengalami tekanan. Belanja APBN 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp3.005,1 triliun. Artinya, potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan menjadi penambah utang negara.
“Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo utang sekitar Rp800 triliun tahun 2025. Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif,” kata Ajib dalam keterangannya, dikutip, Senin, 21 Oktober 2024.
Baca juga: Prabowo Lantik Luhut jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional
Kedua adalah masih tingginya angka pengangguran. Data tahun 2024 ini menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2 persen.
Pencapaian investasi yang selalu over target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja. Bahkan terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) kita terus mengalami peningkatan.
“Artinya investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.
Baca juga: Targetkan Ekonomi 8 Persen, Ini Pesan Kadin Buat Pemerintahan Prabowo-Gibran
Permasalahan ketiga yakni kemiskinan. Pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.
Ajib menjelaskan dengan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan sustain kalau kemiskinan bisa terus dikurangi dan daya beli masyarakat ditingkatkan.
Adapun data statistik tahun 2024 menunjukkan angka 9,03 persen, atau sekitar 25 juta orang. Tetapi, ada fakta menarik lain yang harusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS lebih dari 96 juta orang.
“Pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai fondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang,” pungkasnya.
Baca juga: Sri Mulyani Didampingi Tiga Wamenkeu, Ini Dia Sosoknya
Lebih lanjut, kata Ajib, Presiden Prabowo sudah mempunyai program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita. Dari delapan program unggulan, lima di antaranya tentang ekonomi. Artinya presiden sudah sangat memahami bahwa masalah dan tantangan ke depannya adalah tentang masalah perekonomian.
Sehingga, dibutuhkan sebuah reformasi ekonomi struktural untuk bisa menjadi jalan keluarnya. Di mana dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur.
Selain itu, Indonesia mempunyai narasi besar menuju Indonesia Emas 2045. Presiden Prabowo juga mempunyai target pertumbuhan ekonomi yang agresif mencapai 8 persen.
“Hal ini bisa tercapai, ketika jajaran kabinetnya mau dan mampu menerjemahkan program presiden dalam kerangka reformasi struktural tersebut,” tandasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
