Jakarta – United Overseas Bank Limited (UOB) menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding – MOU) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) untuk mendukung percepatan perwujudan berbagai inisiatif infrastruktur di Indonesia.
Melalui MOU ini, UOB dan SMI akan berkolaborasi dalam beberapa hal, seperti pembiayaan berbagai proyek infrastruktur nasional dan propinsi, serta pembiayaan perusahaan.
MOU ini juga memperkuat kemitraan yang telah terjalin antara kedua belah pihak sejak tahun 2013, dimana keduanya berkolaborasi dalam hal pengadaan pinjaman berjangka untuk mendukung perwujudan berbagai proyek infrastruktur, seperti jalan tol dan pembangkit listrik.
Presiden Direktur PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia), Kevin Lam, mengatakan, pihaknya terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menghubungkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam berbisnis atau berinvestasi, dan di berbagai wilayah yang strategis.
“Kami terus mendukung dan memfasilitasi investasi untuk berbagai proyek infrastruktur seperti jalan tol, bandar udara, pelabuhan, pembangkit listrik, dan telekomunikasi. Kami berharap dapat terus mendukung berbagai insiatif strategis Indonesia lainnya dengan cara memfasilitasi investasi para klien kami dalam berbagai proyek tersebut,” kata Kevin Lam melalui keterangan resminya di Jakarta, Jumat 23 Maret 2018.
Baca juga: UOB Indonesia Gandeng DOKU Layani E-Payroll UKM
Nantinya kedua-belah pihak akan berkolaborasi dalam mendukung pembiayaan proyek infrastruktur Indonesia, dan tidak terbatas pada kredit sindikasi dan pembiayaan mezzanine.
Emma Sri Martini, Direktur Utama SMI menyambut baik hubungan kerjasama ini, dimana ruang lingkup kerja sama sesuai dengan Tiga Pilar Bisnis PT SMI, yaitu Pembiayaan Infrastruktur, Penyiapan Proyek, dan Jasa Konsultasi.
“Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana pembangunan infrastruktur Indonesia, SMI juga akan berkolaborasi dengan UOB dalam bidang investasi ekuitas dan pengelolaan dana infrastruktur, khususnya dalam mengembangkan berbagai perangkat pembiayaan termasuk namun tidak terbatas pada identifikasi calon investor internasional yang kredibel (seperti sovereign wealth fund/dana pension),” kata Emma.
Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menggarisbawahi bahwa dana sebesar Rp2.877 triliun atau 60 persen dari total pembiayaan dibutuhkan untuk merampungkan berbagai proyek infrastruktur yang terdapat dalam rencana pembangunan nasional hingga 2019.
Untuk mencapai angka tersebut serta meningkatkan berbagai layanan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta hingga 40 persen melalui skema Public Private Partnership (PPP) sebagai alternatif pembiayaan kreatif. (*)
