Jakarta – Pemerintah mengklaim kondisi perekonomian nasional saat ini masih dalam kondisi baik, kendati beberapa indikator perekonomian tengah menunjukkan pelemahan, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang belakangan mengalami tekanan atau sempat menyentuh level Rp14.200.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, tekanan yang terjadi pada nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini, secara umum lebih disebabkan karena adanya faktor global, salah satunya kebijakan di AS. Beberapa kebijakan AS telah membuat dolar AS menguat dihampir semua mata uang negara didunia.
“Kondisi perekonomian Indonesia secara umum adalah baik dan kuat. Tekanan pada stabilitas khususnya pada nilai tukar rupiah lebih berasal dari meningkatnya ketetapan likuiditas dan risiko ekonomi global, karena inisiatif dan perubahan-perubahan kebijakan di AS,” ujar Darmin di Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai beberapa risiko yang akan muncul. Oleh sebab itu, Pemerintah bersama regulator terkait yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan koordinasi untuk mencermati dan melakukan langkah-langkah bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian.
“Penguatan koordinasi kebijakan diarahkan untuk memprioritaskan stabilitas jangka pendek dengan tetap mendorong pertumbuhan pada jangka menengah,” ucapnya.
Baca juga: Stabilkan Rupiah, Perry Bakal Kombinasikan Bauran Kebijakan
Lebih lanjut dia mengungkapkan, dalam jangka pendek, fokus koordinasi kebijakan antara pemerintah dan regulator terkait diprioritaskan pada memperkuat stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional terhadap tekanan global, yaitu pada stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat, dan transaksi berjalan yang aman,
“Sekaligus tentu saja membalikkan arah yang mulai terjadi satu dua bulan terakhir, transaksi perdagangan yang mulai negatif kita perlu mendorongnya menjadi positif dalam waktu yang tidak lama.
Menurutnya, hal ini juga ditempuh melalui penguatan bauran kebijakan moneter BI, kebijakan fiskal oleh Kemenkeu, ketersediaan bahan pokok strategis, perkembangan sektor riil pada umumnya, dan juga penguatan pengawasan lembaga keuangan oleh OJK dan tentu saja menjaga serta mempersiapkan langkah yang perlu diambil oleh LPS.
“Sementara itu, implementasi kebijakan reformasi struktural di sektor riil juga terus dipercepat, seperti peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah,” tutupnya. (*)
