Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyaksikan langsung pengembangan Kawasan Transmigrasi yang diciptakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan mengunjungi salah satu Kawasan Transmigrasi (KTM), yaitu KTM Mesuji, Lampung.
KTM Mesuji merupakan salah satu dari 13 KTM yang menjadi perhatian Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) untuk dikembangkan sebagai lumbung beras Indonesia. Untuk itu diluncurkan Program Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) Terintegrasi di Kawasan Transmigrasi.
Kementerian Desa menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mewujudkan korporatisasi petani dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kerja sama ini sejalan dengan tujuan pengembangan kawasan transmigrasi yakni menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan.
Target tersebut diraih melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan sebagai perwujudan implementasi Nawacita ke-3 Membangun Indonesia dari Pinggiran.
Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo sendiri berpesan, agar petani berkonsolidasi dalam kelompok besar agar dapat mengelola hasil pertanian dalam kapasitas besar. Langkah itu diperlukan agar daya saing petani menjadi lebih kuat.
“Kembangkan orientasi pasar. Jangan menjual hanya terpaku di satu provinsi tetapi juga ke provinsi lain bahkan ekspor. Anak-anak mudanya bisa ikut membantu dengan menjual secara online agar dunia juga tahu produknya,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima infobank, Senin, 22 Januari 2018.
Saat ini, Kemendesa PDTT mengelola 48 KTM yang 13 diantaranya sudah memiliki Rice Mill Plant (RMP) dan RMU atau penggilingan padi. Lampung adalah tempat pertama kali dilaksanakan program transmigrasi di Indonesia pada tahun 1950 an, dimana sejak itu, Transmigrasi menjadi program utama dalam pemerataan penduduk dan percepatan pemerataan pembangunan.
Sekedar informasi, KTM Mesuji dibangun sejak Tahun 2007 dan sekarang telah menjadi kawasan transmigrasi yang berkembang dengan dilengkapi oleh berbagai fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Dukungan terhadap KTM ini ditunjukkan melalui pengalokasian anggaran pembangunannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD, swasta, Dana Desa, serta masyarakat secara kolaboratif. Khusus APBN, tidak kurang dari Rp92,4 miliar telah dianggarkan untuk membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi ini. Sedangkan anggaran Kememdesa PDTT melaui Ditrektorat Jenderal PKTrans Tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp2 miliar.
KTM Mesuji merupakan salah satu dari 13 KTM yang telah mampu memberikan kontribusi beras Indonesia sebanyak 766.000 Ton per Tahun.
Implementasi Kewirausahaan Pertanian Terintegrasi di KTM Mesuji didasari oleh pelaku industri pertanian di kawasan ini. Dengan sawah seluas 41.354 hektar (Ha) dan produksi 210.903 ton (dalam 1,5 masa tanam), dapat dihitung pendapatan petani dari on farm rata-rata sebesar Rp2,9 juta per bulan. Itu lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Mesuji Rp1,9 juta per bulan.
Hal itu belum termasuk pendapatan dari pertanian komoditas lainnya yaitu Jagung dengan luas tanam 3.480,5 Ha, Karet dengan luas taman 27.853 Ha, dan Sawit dengan luas tanam 22.029 Ha.
Sementara itu Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni menjelaskan Program Kewirausahaan Pertanian Terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengintegrasikan seluruh sektor, mulai dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) hingga Perbankan.
Integrasi dimulai sejak awal, yaitu Pertama, dengan penataan data RDKK menjadi Kartu Tani yang di dalamnya sudah tersedia informasi petani untuk penyaluran subsidi pupuk, sehingga petani lebih nyaman dalam berproduksi.
Kedua, hasil panen kemudian dibeli oleh RMP yang dibiayai oleh Bank. Sedangkan untuk proses pengeringan akan dilakukan oleh unit usaha BUM Desa.
“Ketiga, Penjualan hasil RMP dilakukan secara terintegrasi, baik secara offline melalui pasar reguler dan kerjasama dengan Pemda, juga secara online melalui Bumdes-Mall,com. Semua transaksi dilakukan secara non tunai/cashless melalui agen bank sehingga dapat meminimalisasi adanya pungutan yang merugikan petani,” tambah Baiquni. (*)
