Jakarta – Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo akan membentuk Komite Nasional Ekonomi Digital guna mendorong sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, untuk mendongkrak pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Dalam pemaparannya, saat uji kepatutan dan kelayakan (fit & proper test) di Komisi XI DPR-RI, Jakarta, Rabu, 28 Maret 2018, Perry menyebutkan, perlunya mendorong sektor UMKM guna memajukan perekonomian nasional, ditengah perkembangan teknologi digital.
“Indonesia pasar terbesar ritel, UMKM banyak dan bisa dimanfaatkan untuk digitalisasi ekonomi dan keuangan. Kita perlu membuat strategi bahkan komite nasional ekonomi digital agar sinergi kebijakan bisa dilakukan untuk mendorong UMKM,” ujarnya.
Menurutnya, inovasi dalam startup, e-commerce, dan fintech adalah hal penting dalam industri keuangan. Oleh sebab itu, dirinya mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan terkait untuk sama-sama menyatu bagaimana membangun kapasitas nasional dalam pemanfaatan ekonomi digital.
Di sisi lain, koordinasi antar lembaga keuangan dengan fintech sangat diperlukan untuk meminimalkan kegiatan keuangan di luar lembaga bank atau shadow banking. “Agar tidak ada shadow banking. Kegiatan keuangan di luar lembaga bank. Maka kemajuan teknologi harus dikaitkan dengan lembaga keuangan,” ucapnya.
Perry melihat, perlunya pemanfaatan teknologi digital dan teknologi informasi (tekfin) di era revolusi industri 4.0 ini. Di mana salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah pemanfaatan industri 4.0 untuk memajukan ekonomi nasional dan pemberdayaan ekonomi keraktayan dan UMKM.
“Ini bisa kita manfaatkan untuk menggunakan ekonomi digital dan keuangan digital. Kita lihat sekarang durian medan bisa kita pesan dari Jakarta, dan mangga Probolinggo. Produksi UMKM bisa kita gunakan menggunakan pasar daring, pembiayaan UMKM juga bisa melalui fintech,” tutupnya. (*)
