Keuangan

Zurich Asuransi Indonesia Terapkan IFRS 17 Lebih Awal

Jakarta – PT Zurich Asuransi Indonesia menyatakan telah mengimplementasikan standar pembukuan baru International Financial Reporting System (IFRS) 17 pada 2023. Chief Financial Officer PT Zurich Asuransi Indonesia, Musi Samosir mengatakan hal ini lantaran Zurich Group secara internasional juga telah menerapkan IFRS 17.

“Kebetulan karena kita didukung sama Zurich Group yang sudah mengimplementasikan IFRS 17 sebagai business as usual (BAU). Untuk pelaporan grup ya, untuk pelaporan manajemen-nya,” ujarnya dalam acara diskusi media di Jakarta, Senin, 4 Desember 2023.

Baca juga: Zurich Asuransi Indonesia Bidik Premi Tumbuh Double Digit Hingga Akhir Tahun

Adapun, IFRS 17 yang diadopsi menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 74 di dalam negeri ini akan berlaku pada Januari 2025.

“Untuk pelaporan lokal PSAK 74 kita akan mengikuti, kalau apabila ada perubahan atau ada perbedaan dari penerjemahan standar khusus untuk Indonesia. Tapi secara umum komponen utamanya atau key ingredientsnya sih kita ready. Karena kita sudah menjalankan IFRS 17 sebagai bagian dari BAU kita saat ini,” imbuh Musi.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, bahwa harapan dari penerapan PSAK 74 yang diadopsi dari IFRS 17 adalah dapat mengatasi isu asymmetric information yang menyulitkan para stakeholder terkait.

“Baik konsumen, investor, dan juga regulator, untuk mendapatkan gambaran yang benar dan lengkap mengenai kondisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan asuransi,” ucap Ogi.

Baca juga: Tembus 2,7 Juta Nasabah, Zurich dan Adira Finance Terus Genjot Literasi dan Inklusi Asuransi

Menurutnya, sektor industri perasuransian memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, baik sebagai provider jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko bagi masyarakat dan pelaku usaha, maupun sebagai investor institusional yang mengisi kebutuhan pendanaan jangka panjang.

“Hal tersebut dilakukan karena dalam beberapa waktu terakhir muncul berbagai permasalahan yang dialami oleh beberapa pelaku industri asuransi yang tentunya berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan kapasitas pelaku industri asuransi nasional,” terang Ogi. (*) Alfi Salima Puteri

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

40 Juta UMKM Belum Berizin, BKPM Siap Permudah Proses NIB

Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More

5 hours ago

Purbaya Sesuaikan Strategi Penempatan Dana di Perbankan dengan Kebijakan BI

Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More

6 hours ago

Duh! Program MBG Berpotensi Buang Uang Negara Rp1,27 Triliun per Minggu

Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More

7 hours ago

OJK Tegaskan Tak Ada “Injury Time” Spin Off UUS Asuransi

Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More

7 hours ago

Bursa Calon ADK OJK, Purbaya: Sudah Ada Kandidat Kompeten, tapi Belum Banyak

Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More

8 hours ago

Dana THR 2026 Siap Dicairkan, Purbaya: Tinggal Tunggu Pengumuman Presiden

Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More

8 hours ago