Yusril Ihza Mahendra
Jakarta – Salah satu tokoh yang dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, 14 Oktober 2024, adalah Yusril Ihza Mahendra.
Di antara tokoh hingga menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipanggil, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang mengaku sudah mendapatkan kepastian tugas dari Prabowo.
Yusril mendapatkan tugas menjadi menteri koordinator hukum dan hak asasi manusia atau Menko Hukum dan HAM. Hal tersebut diungkapkannya, ketika usai bertemu Prabowo.
”Saya tetap membantu Pak Prabowo di bidang yang beliau tugaskan itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya, di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi, sekarang ini ditarik ke atas jadi ada menko yang menangani masalah hukum dan HAM,” kata Yusril dikutip 14 Oktober 2024.
Baca juga: Mengenal Sosok Veronica Tan, Mantan Istri Ahok yang Jadi Calon Menteri Kabinet Prabowo
Menurut Yusril, Kementerian Koordinator Hukum dan HAM, merupakan pecahan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
”Jadi, menko polhukam yang selama ini ada itu dipecah dua. Menko politik dan keamanan dan satu lagi adalah menko hukum dan HAM,” jelasnya.
Dikutip Antara, berikut nama-nama yang dipanggil Prabowo hingga pukul 20.30 WIB:
1. Prasetio Hadi (Ketua DPP Partai Gerindra)
2. Sugiono (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)
3. Widiyanti Putri Wardhana (Pengusaha)
4. Natalius Pigai (Pegiat HAM)
5. Yandri Susanto (Wakil Ketua Umum PAN)
6. Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)
7. Nusron Wahid (Politikus Golkar)
8. Saifullah Yusuf (Sekjen PBNU/Menteri Sosial)
9. Maruarar Sirait (Politikus Partai Gerindra)
10. Abdul Kadir Karding (Politikus PKB)
11. Wihaji (Wakil Ketua Umum Golkar)
12. Teuku Riefky Harsya (Sekjen Partai Demokrat)
13. Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat/Menteri ATR BPN)
14. Arifatul Choiri Fauzi (Muslimat NU)
15. Tito Karnavian (Mantan Kapolri/Menteri Dalam Negeri)
16. Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN/Menteri Perdagangan)
17. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Akademisi)
18. Yassierli (Akademisi)
19. Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara/Politikus PBB)
20. Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Partai Golkar/Menteri ESDM)
21. Abdul Mu’ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah)
22. Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB)
23. Raja Juli Antoni (Sekjen PSI/Wamen ATR)
24. Agus Gumiwang (Menteri Perindustrian)
25. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara)
26. Iftitah Sulaiman (Orang Kepercayaan SBY)
27. Komjen Pol. Agus Andrianto (Wakapolri)
28. Ribka Haluk (Pj Gubernur Papua Tengah)
29. Maman Abdurahman (Politikus Partai Golkar)
30. Rachmat Pambudy (Akademisi)
31. Hanif Faisol Nurofiq (Dirjen KLHK)
32. Erick Thohir (Menteri BUMN)
33. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian)
34. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal)
35. Dito Ariotedjo (Menpora)
36. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan)
37. Sultan Bachtiar Najamudin (Ketua DPD RI)
38. Raden Dodi Priyono (Kepala Bagian Administrasi Penganggaran, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Sekjen PUPR)
39. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan)
40. Budi Santoso (Sekjen Kemendag)
41. Dudy Purwagandhi (Dewan Komisaris PLN)
42. Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian)
43. Sri Mulyani (Menteri Keuangan)
44. Veronica Tan
45. Supratman Andi Agtas (Menkumham/Politikus Gerindra)
46. Donny Ermawan Taufanto (Plt. Sekjen Kemenhan)
47. Rosan Perkasa Roeslani (Menteri Investasi)
48. M. Herindra (Wamenhan)
49. Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR/Politikus Golkar)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More