Wujudkan Transisi Energi RI, PLN Siap Kolaborasi di ASEAN

Jakarta – PT PLN (Persero) terus memperkuat kolaborasi dengan komunitas energi dunia guna memastikan ketahanan energi nasional. Dalam ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF), Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa kolaborasi dalam transisi energi adalah kunci penting menyeimbangkan trilema energi, yaitu security, affordability,  dan sustainability.

Menurutnya, transisi energi kini semakin dimungkinkan karena tarif listrik dari energi baru terbarukan (EBT) semakin murah. Namun, kendala terbesar transisi energi adalah di sektor pembiayaan.

Baca juga: PLN Mau Pasok Kawasan Industri Untuk Pengembangan Green Hydrogen dan Green Ammonia, Apa Persiapannya?

Mengingat kata dia, karakter pembangkit EBT yang membutuhkan investasi capital expenditure besar di awal, meski ongkos operasionalnya relatif lebih murah. Namun, untuk menjalankan komitmen ini, Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. 

“Memang tantangannya sangat besar, namun dengan adanya forum seperti AIPF ini memberi kita keyakinan, apapun tantangannya, kita akan terus melangkah maju bersama-sama,” katanya, dikutip Kamis, 7 September 2023.

Darmawan menambahkan, dalam 2 tahun terakhir, PLN telah menjalankan berbagai upaya transisi energi. Di antaranya adalah membatalkan rencana pembangunan 13,3 Gigawatt (GW) pembangkit batubara, mengganti 1,1 GW pembangkit batubara dengan EBT, serta menetapkan 51,6% penambahan pembangkit berbasis EBT.

“Kami sedang dalam proses merancang dan mendesain ulang perencanaan ketenagalistrikan nasional. Dengan sistem baru ini, kami memahami adanya ketidaksesuaian antara sebagian besar sumber EBT dengan pusat beban sehingga kami akan membangun green enabling super grid untuk menghubungkannya,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini PLN dalam proses mendesain dan membangun end-to-end smart grid. Dengan jaringan baru ini, PLN dapat meningkatkan porsi pembangkit energi surya dan angin dari 5 GW menjadi 28 GW. 

Pengembangan green enabling super grid dan end-to-end smart grid ini semakin mendesak untuk mengatasi ketidaksesuaian sumber EBT dengan pusat demand listrik dan mengakomodasi penetrasi EBT variable yang sangat masif.

Sistem inilah yang ke depan akan digunakan untuk mendukung pembangunan ASEAN Power Grid. Sistem ini diproyeksikan mampu menghubungkan transmisi lintas negara-negara di ASEAN, mulai dari Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura dan Indonesia.

Baca juga: Begini Cara PLN Perkuat Tata Kelola dan Sustainability

“ASEAN Power Grid bukan hanya soal listrik. Namun hal ini mencerminkan kekuatan baru ASEAN. Mencerminkan perubahan ASEAN yang sebelumnya terfragmentasi menjadi ASEAN yang bersatu, demi satu tujuan, kemakmuran bagi kawasan Asia Tenggara,” pungkas Darmawan. 

CEO Canada Business Council Goldy Hyder mengamini terkait menjalankan transisi energi tidak bisa serta merta mengabaikan keterjangkauan dan ketahanan energi. Langkah transisi energi, menurut Hyder juga perlu mengedepankan aspek keberlanjutan dan kemakmuran masyarakat di dunia.

“Prinsip utama dalam mencapai sebuah target tidak bisa mengabaikan ketahanan energi, prinsip yang berkelanjutan dan juga keterjangkauan. Langkah-langkah perlu dipetakan secara matang dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat,” tambah Hyder. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra