Jakarta – Implementasi Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan pengembangan kecerdasan artifisial di Indonesia masih menjadi perhatian serius berbagai pihak.
Kondisi ini mendorong sejumlah tokoh untuk berkumpul dan menggali solusi serta praktik terbaik dalam penerapan PDP melalui World Privacy Day Conference.
Konferensi ini diselenggarakan oleh PRIVASIMU, Infobank, Program Doktor Ilmu Komputer BINUS University, Asosiasi Pelindungan Data Pribadi Industri Keuangan (FINDANET), dan didukung oleh Kedutaan Belanda. Acara tersebut akan digelar pada Selasa (25/2) besok.
Founder PRIVASIMU sekaligus Koordinator Acara, Awaludin, mengatakan bahwa konferensi ini bertujuan memperkuat ekosistem dan budaya implementasi PDP dan pengembangan kecerdasan artifisial di Tanah Air.
Baca juga : Intip Kinerja 7 BUMN yang Asetnya Bakal Dikelola Danantara
Menurutnya, sejak Undang-Undang No. 27 berlaku efektif pada 17 Oktober 2024, masyarakat sudah tak sabar menanti kehadiran Peraturan Pemerintah dan Lembaga Otoritas PDP.
“Terlebih saat ketentuan pidana sudah berlaku, dan sudah beberapa kasus diputuskan di pengadilan. Begitu juga gugatan perdata yang sudah berlangsung di beberapa pengadilan. Hal ini, membuat implementasi PDP di Indonesia semakin matang dan menemukan bentuknya,” jelasnya, di Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.
Meskipun sebagian besar organisasi telah menjalankan inisiatif dan inovasi implementasi UU PDP, banyak di antaranya berpedoman pada UU No. 27, ISO, NIST, dan kerangka kerja lain yang relevan.
Lebih lanjut, dalam konferensi ini, para tokoh akan menggali solusi dan praktik terbaik implementasi PDP, sekaligus mencoba menyandingkan regulasi PDP dengan berbagai ketentuan di tingkat internasional. Terlebih, UU No. 27 banyak terinspirasi dari GDPR.
“Ke depan, kita ingin memperjuangkan status adequacy level protection dengan Uni Eropa,” beber Awaludin.
Baca juga : Transaksi SPPA BEI 2024 Melesat, Panin Bank dan Citibank N.A. Diganjar Penghargaan
Awaludin menambahkan, status adequacy level protection GDPR sangat prestisius dan diyakini akan memompa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Status ini juga telah disandang oleh Kanada, Jepang, Korea Selatan, Swiss, Selandia Baru, dan beberapa negara lainnya.
Konferensi ini rencananya akan dihadiri oleh Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fredericka Widyasari Dewi, Wakil Menteri (Wamen) Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wamen Hukum Eddy O.S. Hiariej, Wakil Kepala BSSN Komjen Pol Rachmat Wibowo, Guru Besar Binus University Prof. Ford Lumban Gaol, Ketua FINDANET Yosea Iskandar dan banyak tokoh lainnya.
Selain itu, direncanakan hadir Dominique Kuhing (Director of DAO Asia and Oceania, Kementerian Luar Negeri Belanda), Marc Gerritsen (Duta Besar Belanda untuk Indonesia), dan perwakilan dari Uni Eropa.
Baca juga: 24 Tim Futsal dan Badminton Ramaikan Infobank Sport Competition 2025
Dalam konferensi ini, akan diluncurkan Asosiasi DPO Industri Keuangan yang diberi nama Financial Industry Data Protection and Privacy Network (FINDANET).
FINDANET merupakan perkumpulan non-profit yang terdiri dari para profesional dan korporasi industri keuangan, dengan tujuan membangun ekosistem PDP di sektor keuangan Indonesia. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More