Keuangan

Waspada Modus Joki Pinjol! Bikin Kredit Macet Makin Menumpuk

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti fenomena modus joki pinjaman online (pinjol) yang marak terjadi di masyarakat. Diketahui, joki pinjol ini menawarkan jasa pengajuan di platform pinjol yang sejatinya melanggar ketentuan pemerintah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan, kehadiran modus joki pinjol sudah jelas melanggar ketentuan hukum.

Baca juga: OJK Ungkap Ada 21 Pinjol dengan Kredit Macet di Atas 5 Persen

“Sebab seharusnya pengajuan pinjol sendiri dilakukan oleh nasabah tanpa diwakilkan oleh pihak ketiga,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Oktober 2023, Senin (30/10).

Menurutnya, joki pinjol tersebut banyak dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki rekam jejak bermasalah atau kredit macet sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman kembali. 

Padahal kata dia, joki pinjol ini berisiko tinggi dalam penyebarluasan data pribadi (fraudster) dan juga membuat masyarakat terpuruk semakin dalam pada lilitan utang pinjol.

Oleh karena itu, pihaknya meminta masyarakat untuk tidak tergiur akan jasa modus joki pinjol. Selain itu kata dia, joki pinjol juga bisa menyebabkan masalah baru dengan cara mengklaim penyelesaian utang calon korbannya. 

Baca juga: Hati-Hati! Modus Penipuan Berkedok Kemitraan

“Misalnya, seseorang punya utang Rp5 juta, lalu ditawarkan untuk dibantu dengan hanya membayar Rp1 juta dan dianggap lunas. Ternyata pas nasabah kirim Rp1 juta itu tidak terkait si konsumen tersebut alias penipuan,” terangnya.

Menurutnya, tidak ada jalan pintas dalam menyelesaikan permasalahan pinjol atau kredit macet selain dengan melunasi tunggakan dan melakukan restrukturisasi kepada pihak bank. 

“Kalau sudah macet, maka harus dilunasi dan melakukan restrukturisasi,” tandasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Muhamad Ibrahim

Berpengalaman sebagai jurnalis sejak 2014. Saat ini bertugas menulis tentang isu nasional, internasional, ekonomi, perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Recent Posts

Proteksi Pemudik 2026, BRI Life Andalkan Produk Asuransi Digital MODI

Poin Penting BRI Life menghadirkan asuransi digital MODI-MOtraveling untuk melindungi pemudik Lebaran 2026 dari risiko… Read More

1 min ago

BI Borong SBN Rp86,16 Triliun hingga Maret 2026, Buat Apa?

Poin Penting Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026,… Read More

1 hour ago

BI Tegaskan Beli Tunai Dolar AS Tak Dibatasi, Ini Aturan Barunya

Poin Penting BI menegaskan tidak membatasi transaksi valuta asing, tetapi memperketat kewajiban dokumen underlying untuk… Read More

2 hours ago

BI Guyur Insentif KLM Rp427,1 Triliun di Awal Maret, Ini Porsi Himbara-Bank Asing

Poin Penting Bank Indonesia menyalurkan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Rp427,1 triliun ke perbankan hingga minggu… Read More

2 hours ago

BNI Berangkatkan 7.000 Pemudik dalam Program Mudik Gratis BUMN 2026

Poin Penting Bank Negara Indonesia (BNI) memberangkatkan lebih dari 7.000 pemudik dalam Program Mudik Gratis… Read More

3 hours ago

Sambut Libur Panjang Nyepi dan Idul Fitri, Bank Raya Imbau Masyarakat Cermat Bertransaksi

Poin Penting Bank Raya memastikan layanan digital tetap optimal selama libur Hari Raya Nyepi 2026… Read More

3 hours ago