Keuangan

Warga +62 Gemar Belanja Online, Utang Paylater Tembus Rp6,13 Triliun

Jakarta –  Layanan buy now pay later (BNPL) alias paylater memang tengah booming belakangan ini. Kepraktisan transaksi yang ditawarkan menjadi alasan bagi masyarakat untuk menggunakannya.

Di satu sisi, penggunaan paylater ini perlu adanya kontrol agar tidak menggunakan secara berlebihan. Jangan sampai hutang menumpuk dan tak mampu membayarnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, outstanding piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) tembus Rp6,13 triliun per Maret 2024. 

Baca juga: Susul BCA dan Mandiri, Bank Sampoerna Bakal Luncurkan Paylater Tahun Ini

Angka tersebut meningkat 23,90 persen secara tahunan (year on year/yoy) jika dibanding dengan periode sama pada tahun sebelumnya.  

Adapun, tingkat kredit macet atau non performing financing (NPF) sebesar 3,15 persen (gross) dan NPF Nett sebesar 0,59 persen.

Artinya tingkat pengembalian kredit masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan OJK yakni 5 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman memproyeksikan, total piutang layanan paylater bakal terus meningkat.

Baca juga: DPR Desak OJK Tindaklanjuti Kasus-kasus Pelanggaran SPaylater

“Kinerja dan pertumbuhan PP BNPL diproyeksikan akan terus meningkat seiring berkembangnya teknologi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi belanja secara online,” katanya, dikutip, Senin (27/5).

OJK sendiri menyadari bahwa layanan paylater berkontribusi positif terhadap inklusi keuangan di Tanah Air. Hanya saja, perlu kajian lebih lanjut untuk menyusun aturan sebagai pedoman.

Dengan begitu, layanan satu ini mampu memberikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, industri, dan dari sisi keamanannya.

OJK melihat, tidak ada indikasi perusahaan pembiayaan yang bakal meninggakan skema bisnis BNPL. Meski, saat ini bisnis paylater juga dijajaki oleh bank-bank seperti Bank Mandiri Bank, Bank Central Asia (BCA), CIMB Niaga, BNI, BTN hingga Allo Bank.

“Tidak ada bukti-bukti yang menunjukan bahwa perusahaan pembiayaan meninggalkan BNPL ini karena perbankan masuk ke area tersebut,” pungkas Agusman.

Muhamad Ibrahim

Recent Posts

Penyerahan Sertifikat Greenship Gold Gedung UOB Plaza

UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More

3 hours ago

BSI Catat Pembiayaan UMKM Tembus Rp51,78 Triliun per November 2025

Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More

6 hours ago

Diam-diam Ada Direksi Bank Mandiri Serok 155 Ribu Saham BMRI di Awal 2026

Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More

12 hours ago

Astra Mau Buyback Saham Lagi, Siapkan Dana Rp2 Triliun

Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More

12 hours ago

OJK Beberkan 8 Pelanggaran Dana Syariah Indonesia, Apa Saja?

Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More

13 hours ago

Dorong Inklusi Investasi Saham, OCBC Sekuritas dan Makmur Sepakati Kerja Sama Strategis

Poin Penting OCBC Sekuritas bermitra dengan Makmur untuk menghadirkan fitur investasi saham di platform Makmur… Read More

15 hours ago