Nasional

Wamenkop Dorong Penguatan Lembaga Ekonomi Pesantren Lewat Koperasi

Jakarta – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan komitmen Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam menggerakkan ekonomi umat melalui penguatan lembaga ekonomi pesantren.

“Komitmen Kemenkop untuk terus mendampingi dan memberdayakan koperasi di pesantren sebagai sokoguru ekonomi umat,” katanya dalam kunjungannya sekaligus pemberian modal kerja kepada Mitra Usaha Koperasi Berkah Ummat Al-Musyarrofah, Cianjur, Jawa Barat (Jabar), Kamis (4/12/2025).

Farida menegaskan, keberadaan koperasi di pesantren tidak hanya bermanfaat bagi penghuni pesantren, tetapi juga berdampak positif pada masyarakat sekitar.

“Pondok pesantren (ponpes) adalah ekosistem ekonomi yang harus didampingi dan dikembangkan agar mampu berkontribusi lebih luas,” ujarnya.

Baca juga : Kemenkop Optimalisasi Simkopdes Data Terintegrasi dan Efisiensi Kopdes Merah Putih

Dalam kesempatan itu, Farida juga berbagi pengalamannya yang lahir dan besar di lingkungan pesantren, sehingga dirinya sangat memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi para santri, termasuk dalam pengelolaan ekonomi pesantren yang masih sederhana.

Ia menyampaikan, Kemenkop saat ini tengah fokus membina sekitar 360 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Cianjur. Pelatihan dan pendampingan diberikan secara intensif agar koperasi-koperasi tersebut dapat berkembang dan berdaya saing.

“Kami berharap para pengurus koperasi desa dan kelurahan bisa bermitra dan berkolaborasi dengan koperasi ponpes yang sudah lebih maju,” katanya.

Salah satu contoh keberhasilan yang disampaikan adalah Koperasi Ponpes Sunan Drajad di Lamongan, Jawa Timur, yang telah berkembang menjadi pusat distribusi dengan omzet mencapai Rp350 miliar.

Baca juga : Kemenkop Gandeng Koperasi Internasional Perkuat Pengembangan Kopdes Merah Putih

“Keberhasilan ini dicapai berkat komitmen pengurus untuk mengelola koperasi secara profesional dan konsisten mendapatkan pendampingan dari Kemenkop,” ungkapnya.

Menurut Farida, ponpes sejak dulu sudah mandiri, namun kehadiran Pemerintah melalui Kemenkop diharapkan dapat memperkuat dan memperluas kemandirian tersebut, terutama dalam aspek ekonomi.

“Kami ingin mengajak pesantren yang belum memiliki koperasi atau unit usaha untuk mulai mengelola bisnis secara profesional agar bisa tumbuh besar seperti badan usaha lainnya,” tuturnya.

Selain itu, Farida menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang dapat memberikan pinjaman hingga ratusan miliar rupiah bagi koperasi yang memenuhi syarat.

Dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun ekosistem ekonomi pesantren yang kuat dan berkelanjutan. Tak lupa Farida juga menitipkan harapan agar Koperasi Berkah Ummat Al-Musyarrofah di Cianjur dapat terus didampingi dan dikembangkan agar mampu meniru kesuksesan koperasi Sunan Drajad.

“Kami di Kemenkop akan terus berupaya mendampingi koperasi ponpes di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya membangkitkan koperasi sebagai ekonomi umat,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Muhamad Ibrahim

Recent Posts

Dana THR 2026 Siap Dicairkan, Purbaya: Tinggal Tunggu Pengumuman Presiden

Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More

9 mins ago

Bank Mandiri Hadirkan Program Berbagi Takjil di Menara Mandiri Sudirman

Poin Penting Bank Mandiri sediakan berbuka puasa di Menara Mandiri lewat Livin’ by Mandiri. Program… Read More

48 mins ago

Bank OCBC NISP Mau Buyback Saham Rp1 Miliar, Ini Tujuannya

Poin Penting Bank OCBC NISP rencanakan buyback saham Rp1 miliar untuk remunerasi variabel manajemen dan… Read More

1 hour ago

BGN Janji Tindaklanjuti Menu MBG Ramadan yang Melenceng dari Anggaran

Poin Penting BGN siap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait polemik menu MBG Ramadan. Anggaran bahan baku MBG ditetapkan Rp8.000–Rp10.000 per… Read More

1 hour ago

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Januari 2026 Anjlok 14 Persen

Poin Penting Penerimaan kepabeanan dan cukai Januari 2026 tercatat Rp22,6 triliun (6,7 persen pagu APBN),… Read More

1 hour ago

KSPN Kritik Rencana Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India untuk Kopdes Merah Putih

Poin Penting Presiden KSPN Ristadi meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana impor 105 ribu kendaraan untuk… Read More

1 hour ago