Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono melangsungkan pertemuan dengan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto pada Senin, 9 September 2024 kemarin.
Thomas menjelaskan bahwa, pertemuan antara menkeu dan Prabowo Subianto berlangsung hangat selama kurang lebih tiga jam yang salah satunya membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan RAPBN 2025.
Baca juga: Sri Mulyani Klaim Efisiensi Anggaran Periode 2020-2023 Capai Rp2,21 Triliun
“Dimulai dengan ya, pembahasan yang ringan karena beliau-beliau (Menkeu dan Presiden Terpilih Prabowo) sudah saling mengenal sebagai menterinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tapi dilanjutkan dengan hal-hal yang sangat subsantif dalam hal ini kita membicarakan APBN 2024 dan RAPBN 2025,” ucap Thomas di Kemenkeu Jakarta, 11 September 2024.
Ia juga menjelaskan bahwa, pertemuan antara keduanya menjadi penting, karena masa transisi dari Presiden Jokowi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tinggal menghitung hari yang akan dilakukan pada 20 Oktober mendatang.
“Ibu menkeu merasa perlu memberikan presiden terpilih saat ini posisi-posisi APBN kita di tiga bulan terakhir, jadi itu mulainya disitu tapi tentu dilanjutkan dengan pembahasan yang sangat dalam mengenai RAPBN 2025 yang mudah-mudahan akan diketok oleh DPR di minggu depan,” imbuhnya.
Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin Titip Pesan Khusus ke Prabowo Soal Pengembangan Ekonomi Syariah
Adapun, Menkeu Sri Mulyani dalam pertemuan tersebut juga meminta arahan-arahan terkait dengan program-program tahun depan dan turut memberikan informasi mengenai dinamika ekonomi global kepada Presiden Terpilih.
“Jadi sekali lagi pertemuan itu sangat baik, sangat hangat, dan sangat substantif, saya rasa demikian,” ujar Thomas. (*)
Editor: Galih Pratama
Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke… Read More
Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More