Wamenkeu Thomas Beberkan Hasil Pertemuan IMF-Bank Dunia di AS

Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono, memimpin delegasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghadiri pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia (WBG) di Washington, D.C. pada 22 – 27 Oktober 2024 lalu. 

Pertemuan tersebut, salah satunya membahas mengenai peta jalan Bank Dunia dalam membantu negara anggota memenuhi kebutuhan Barang Publik Global (Global Public Goods) seperti energi hijau, pangan, kesehatan, infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia untuk pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, juga membahas terkait peran IMF dalam menangani peningkatan risiko ekonomi, moneter, dan geopolitik.

Mengawali lawatannya, Thomas menghadiri pertemuan ke-12 Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (12th Ministerial Meeting of Coalition of Finance Minister for Climate Action) sebagai co-chair bersama dengan Menteri Keuangan Belanda, Eelco Heinen.

Pertemuan ini membahas Climate Action Statement (CAS) sebagai koordinasi kebijakan iklim negara anggota, upaya Kemenkeu untuk mendorong capaian target Nationally Determined Contributions (NDCs), serta mobilisasi pembiayaan publik dan swasta untuk ekonomi hijau.

Baca juga: Wamenkeu Anggito Bakal Gali Pajak dari Underground Economy

Thomas menekankan komitmen Indonesia dalam mendorong pasar dan pembiayaan karbon, serta peran swasta dalam mitigasi dan adaptasi untuk pencapaian NDCs. Selain itu, dia juga memaparkan inisiatif pembiayaan inovatif Indonesia, seperti Debt-for-Nature-Swap (DNS), dan penerbitan lebih dari USD7 miliar pembiayaan hijau dalam sukuk dan obligasi untuk ketahanan iklim serta perlindungan lingkungan.

Selanjutnya, Thomas menghadiri agenda ASEAN – IMF Closed Door Annual Roundtable of ASEAN Finance untuk mendiskusikan tantangan dan prioritas kawasan Asia Tenggara, termasuk rantai pasok regional, pembangunan berkelanjutan, daya tahan pangan, serta ekonomi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Selain itu, Thomas memaparkan kondisi perekonomian Indonesia terkini serta prioritas pemerintahan baru yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, energi, air, revitalisasi sektor manufaktur, dan investasi di sektor sumber daya mineral dan agrikultur strategis.

Wamenkeu juga menghadiri pertemuan ke-4 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20, yang membahas isu penguatan Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks – MDBs), sektor keuangan dan inklusi keuangan, serta isu-isu perekonomian global, sekaligus menandai 25 tahun terbentuknya Jalur Keuangan (finance track) G20.

Berbagai tantangan global turut menjadi perhatian, seperti produksi dan perdagangan, konsentrasi pendapatan dan kesejahteraan, perubahan iklim, pembiayaan kesehatan, serta ketidakstabilan politik dan geoekonomi. Dalam pertemuan tersebut, Wamenkeu menyerukan komitmen bersama negara anggota G20 untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memperkuat peran G20 sebagai forum utama dalam kerja sama ekonomi internasional.

Selain itu, dalam rangkaian agenda G20 kali ini, Wamenkeu menghadiri pertemuan Task Force on a Global Mobilization against Climate Change (TF-CLIMA) yang merupakan inisiatif dari Presidensi G20 Brazil yang mempertemukan Sherpa dan Finance Tracks untuk mendiskusikan pencapaian target iklim sesuai Paris Agreement.

Thomas menyampaikan dukungan Indonesia terhadap upaya TF-CLIMA dalam menyediakan instrumen keuangan transisi yang dapat menyediakan berbagai jasa dan produk untuk mendorong dekarbonisasi.

“Transisi energi harus dilakukan secara adil dan terjangkau, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, serta peran masing-masing negara dengan mempertimbangkan prinsip common but differentiated responsibilites and respective capabilities (CBDR-RC),” pungkas Thomas.

Selain itu, Thomas mengatakan bahwa peningkatan risiko ekonomi global dan konflik geopolitik telah menekan pertumbuhan ekonomi. Dia bilang penguatan kerja sama multilateral melalui reformasi struktural dan investasi hijau untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Wamenkeu juga mengapresiasi langkah World Bank dalam membantu negara anggota menghadapi tantangan melalui World Bank Evolution Roadmap mencakup, peningkatan kapasitas pembiayaan sebesar USD150 miliar dalam 10 tahun melalui inovasi keuangan, pelaksanaan Framework for Financial Incentives (FFI) dan Livable Planet Fund (LPF) untuk hibah dalam menghadapi tantangan global, dan pengurangan rasio ekuitas terhadap utang untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan tanpa menurunkan peringkat AAA IBRD, serta penguatan kapasitas penyerapan proyek dan penurunan suku bunga pinjaman bagi negara anggota.

Wamenkeu juga menyatakan dukungannya terhadap tambahan pendanaan IDA 21st Replenishment (IDA21) untuk membantu negara miskin, rentan, dan terdampak konflik melalui pembiayaan rendah bunga dan hibah.

Baca juga: Wamenkeu Anggito Wanti-wanti AI Bisa Gantikan Peran Ditjen Pajak

Selanjutnya, dia menyampaikan keberhasilan transisi pemerintahan di Indonesia yang menjamin stabilitas politik dan keberlanjutan agenda pembangunan.

Adapun prioritas pemerintahan baru yang mencakup ketahanan pangan, energi, dan air, serta menekankan bahwa transisi pemerintahan berjalan lancar dengan persiapan APBN 2025 yang mendukung kesinambungan program pembangunan dengan target peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur akan difokuskan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta melibatkan lebih banyak peran pihak swasta. Thomas berharap dukungan pada proyek prioritas pemerintah yang sejalan dengan arah strategis MDBs, seperti perubahan iklim, transisi energi, kesehatan, pembangunan sumber daya manusia, dan infrastruktur konektivitas. (*)

Editor: Galih Pratama