Wakil Menteri Keuangan Juda Agung
Poin Penting
Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan defisit APBN 2026 akan tetap dijaga di bawah level 3 persen di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia dan memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tidak akan naik.
“Overall APBN kita masih bis akita jaga di bawah 3 persen defsitinya, dengan pertumbuhan ekonomi khususnya daya beli masyarakat masih bisa terjaga,” kata Juda dalam Outlook Indonesia, Selasa, 7 April 2026.
Juda mengatakan berbagai langkah strategi dilakukan oleh pemerintah guna menekan defisit APBN di tengah konflik di Timur Tengah yang belum diketahui kapan berakhir yang mengakibatkan lonjakan harga minyak dunia.
Baca juga: Banggar DPR Tolak Pemangkasan Subsidi BBM di Tengah Kenaikan Harga Minyak
Dari sisi fiskal, lanjut Juda, perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran akan berdampak terhadap meningkatnya belanja subsidi, namun pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM. Pasalnya, apabila BBM naik maka dampaknya akan terasa pada inflasi yang juga meningkat, sehingga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat hingga perekonomian.
“Nah ini, resep-resepnya adalah pertama, kita harus jaga daya beli masyarakat. Jadi BBM tidak kita naikkan,” imbuhnya.
Dari sisi eksternal, kata Juda, lonjakan harga minyak dunia juga berpotensi terjadinya windfall revenue (pendapatan negara tak terduga) bagi Indonesia, terutama pada komoditas ekspor seperti batu bara dan CPO mengalami kenaikan, sehingga potensi tersebut bisa meredam lonjakan subsidi BBM.
“Dari sisi eksternal sebenarnya ada nature hacks ketika harga minyak naik, harga-harga komoditas ekspor kita batu bara, CPO itu mengalami kenaikan. Jadi ada windfall revenue dari situ,” jelas Juda.
Selain itu, penerimaan pajak dari sumber lain juga akan terus digenjot. Pada kuartal I 2026, negara telah mengantongi penerimaan pajak Rp394,8 triliun atau naik 20,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Dengan Coretax dan sebagainya ini ada indikasi lebih bagus dibandingkan tahun lalu penerimaannya,” bebernya.
Baca juga: Purbaya Lapor APBN Tekor Rp240,1 Triliun di Kuartal I 2026
Dengan begitu, cara pemerintah untuk mengelola APBN tetap berada di bawah 3 persen adalah dengan melakukan efisiensi anggaran supaya belanja negara lebih efisien.
“Kita kelola supaya belanja yang lain lebih efisien, tetapi tetap efektif untuk mendorong program prioritas. Ada ruang-ruang untuk efisiensi,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Restrukturisasi BUMN ditargetkan rampung 2026, dengan fokus pada perbaikan fundamental agar lebih sehat,… Read More
Poin Penting IHSG menguat signifikan 3,39% ke level 7.207 pada sesi I, didorong sentimen positif… Read More
Poin Penting Kemenkop dan MUI berkolaborasi untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi umat melalui koperasi berbasis syariah.… Read More
Poin Penting: Pemerintah menahan harga BBM subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah perlambatan… Read More
Poin Penting Adira Finance membagikan dividen Rp772,37 miliar (Rp630/saham) atau sekitar 50 persen dari laba… Read More
Poin Penting Pemerintah menyiapkan injeksi likuiditas Rp100 triliun ke bank-bank Himbara untuk menjaga stabilitas sistem… Read More