Perbankan

Wamen BUMN Minta Perbankan Aktif Reduksi Emisi Karbon, Begini Caranya!

Jakarta – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo meminta perbankan nasional untuk berperan aktif dalam reduksi emisi karbon dengan menyalurkan pembiayaan yang berkelanjutan serta mengacu pada taksonomi hijau.

Seperti diketahui, dalam target nationally determine contribution (NDC) perjanjian Paris Agreement, Indonesia mengupayakan untuk menurunkan emisi sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 42 persen dengan dukungan internasional.

Baca juga: Keberhasilan Global Tekan Emisi Karbon Bergantung pada Indonesia, Kok Bisa?

Kementerian Keuangan pun menyebutkan bahwa negara membutuhkan pendanaan untuk mengurangi emisi karbon hingga tahun 2030 mencapai Rp4.002 triliun atau sekitar USD280 miliar.

Dalam hal ini, kata Tiko, keuangan atau perbankan syariah juga dapat mengambil peran sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk mencapai target pemerintah dalam mengurangi emisi karbon.

“Keuangan syariah bisa mengambil peran sebagai salah satu sumber pembiayaan, baik secara komersial melalui pendanaan dengan pemerintah maupun multilateral bank,” ujar Tiko dalam acara Sustainable SOE & Islamic Business Forum 2023 yang diselenggarakan Infobank, Rabu 27 September 2023.

Selain itu, perbankan juga harus bisa menghadapi risiko-risiko dari perubahan iklim baik dalam fiscal risk (risiko fisik) maupun transition risk (risiko transisi) termasuk melakukan assessment dan stress testing.

Baca juga: RI Butuh Dana Segini Untuk Kurangi Emisi Karbon di 2030

Kementerian BUMN, juga terus mendorong ekonomi berkelanjutan demi tercapainya target NDC melalui berbagai inisiatif dekarbonisasi. Seperti penerbitan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

“Peraturan ini mengarahkan BUMN untuk menyusun roadmap pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjalankan ekonomi karbon sehingga dapat mendorong  percepatan transisi ke ekonomi  rendah  karbon,” ungkapnya. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Komisi IX Desak Perlindungan 19 Juta Pekerja Miskin Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Poin Penting Sekitar 19 juta pekerja miskin belum terjangkau jaminan sosial ketenagakerjaan. DPR dorong percepatan… Read More

8 mins ago

Penyaluran KUR Syariah BSI Tembus Rp1,65 Triliun di Februari 2026

Poin Penting Penyaluran KUR Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk mencapai Rp1,65 triliun hingga Februari… Read More

11 mins ago

Ramadan 2026 Dongkrak Transaksi PayLater Kredivo hingga 27 Persen

Poin Penting Volume transaksi PayLater Kredivo naik 27% YoY, nilai transaksi meningkat 26% selama Ramadan… Read More

26 mins ago

Menhub Beberkan Alasan Jaga Tarif Pesawat demi Daya Beli dan Industri

Poin Penting: Pemerintah menjaga tarif pesawat agar tetap seimbang antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan… Read More

44 mins ago

OJK Cabut Izin Usaha 6 BPR Sepanjang Kuartal I 2026, Ini Daftarnya

Poin Penting OJK mencabut izin usaha 6 BPR sepanjang kuartal I 2026. Langkah ini dilakukan… Read More

51 mins ago

Kemendagri Jamin Keberlanjutan PPPK, Belanja Pegawai Tetap Ideal

Poin Penting: Kemendagri menjamin keberlanjutan PPPK dengan memastikan anggaran dan belanja pegawai tetap terkendali. Alokasi… Read More

1 hour ago