Ekonomi dan Bisnis

Waktunya Membersihkan Kroni-Kroni Rini: Hasil Pilihan Like and Dislike

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Erick Thohir sebagai menteri BUMN menggantikan Rini Soemarno. Banyak kalangan berharap pengelolaan BUMN tidak lagi seperti yang dilakukan Rini Soemarno selama lima tahun terakhir. Salah satunya Bhima Yudhistira, ekonom Indef yang melihat suasana birokrasi oleh Kementerian BUMN telah menciptakan kondisi dimana banyak direksi lebih sibuk mengamankan kursi jabatannya dengan cara mengikuti apapun yang diinginkan Rini Soemarno.

“Kepemimpinan menteri BUMN yang baru jangan lagi menciptakan geng atau sekelompok direksi BUMN yang sangat dekat dengan menterinya, dimana direksi yang tidak masuk ke dalam geng dengan mudah dicopot di tengah jalan meskipun kinerjanya bagus,” ujar Bhima kepada infobanknews di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019.

Menurut Bhima, menteri BUMN yang baru harus mengembalikan BUMN untuk diperlakukan sebagaimana korporasi yang dikelola secara profesional, berorientasi kepada kinerja, tidak ada lagi pengangkatan direksi karena motif suka tidak suka, sehingga BUMN bisa memberi kontribusi yang lebih maksimal kepada pembangunam ekonomi nasional. Bhima mengusulkan agar para direksi BUMN yang diangkat Rini Soemarno di masa injury time karena motif pribadi dibongkar kembali.

“BUMN yang direksinya diangkat karena motif like and dislike, sebaiknya dibongkar kembali. Mereka sulit bekerja profesional dan independen karena merasa sudah berhutang budi kepada menteri sebelumnya yang mengabaikan transparansi dan melanggar GCG dalam merubah pengurus di BUMN terutama yang go public,” ujar Bhima.

Akhir Agustus lalu, Rini Soemarno memaksa membongkar direksi bank-bank BUMN kendati sudah mendapatkan peringatan Presiden Jokowi untuk tidak melakukannya sampai penyusunan kabinet baru. Salah satunya BRI yang kinerjanya sedang mencorong namun lima direksinya dipecat di tengah jalan karena motif-motif pribadi yang dibungkus dengan narasi-narasi soal agen pembangunan dan sinergi BUMN.

“Profesionalitas dan integritas direksi BUMN sangat penting agar tidak ada lagi yang terseret kasus korupsi seperti marak terjadi pada masa Kementerian BUMN dipimpin Rini Soemarno,” pungkas Bhima.

Redaksi

Recent Posts

Jasa Marga Catat 1,5 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek hingga H+1 Natal 2025

Poin Penting 1,56 juta kendaraan meninggalkan Jabotabek selama H-7 hingga H+1 Natal 2025, naik 16,21… Read More

2 hours ago

Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi, Siapa Paling Tinggi?

Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More

8 hours ago

UMP 2026 Diprotes Buruh, Begini Tanggapan Menko Airlangga

Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More

8 hours ago

Aliran Modal Asing Rp3,98 Triliun Masuk ke Pasar Keuangan RI

Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More

9 hours ago

Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS Hari Ini Kompak Naik, Cek Rinciannya

Poin Penting Harga emas Galeri24, UBS, dan Antam kompak naik pada perdagangan Sabtu, 27 Desember… Read More

9 hours ago

Jasindo Ingatkan Pentingnya Proteksi Rumah dan Kendaraan Selama Libur Nataru

Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More

1 day ago