Wakaf Dianggap Sebagai Instrumen Entaskan Kemiskinan

Surabaya – Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui implementasi berbagai program yang disusun dengan seksama.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara mengungkapkan, peningkatan kesejahteraan masyarakat seringkali dikaitkan dengan indikator ekonomi, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat dipertahankan tinggi dan stabil untuk jangka waktu yang cukup lama.

“Namun pada kenyataannya, selain tantangan dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan, disparitas pendapatan dalam masyarakat telah menjadi isu yang cukup krusial untuk dapat segera dipecahkan,” ujar Mirza di Surabaya, Rabu, 28 Oktober 2015.

Menurutnya, beberapa studi menunjukkan bahwa gap antara high-income dengan low-income society semakin melebar. Berbagai program pengentasan kemiskinan juga telah dikembangkan di banyak negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Sedangkan dari sisi penyedia jasa, jelas dia, berbagai elemen dapat berkontribusi terhadap program pengentasan kemiskinan yang mencakup pemerintah, lembaga perbankan, asuransi, pasar modal maupun lembaga berbasis sosial seperti zakat dan wakaf.

Dia menilai, ketergantungan kepada sektor komersil guna mendukung program akses keuangan kepada low-income society, memiliki keterbatasan mengingat sektor komersil memiliki target return dan batasan risiko yang tidak dapat dipenuhi oleh sektor ekonomi kecil dan mikro.

Sedangkan di sisi yang lain, pemerintah pun memiliki keterbatasan dalam memberikan akses keuangan. Namun, kata dia, sektor wakaf merupakan “a sleeping giant” sektor keuangan sosial syariah di Indonesia dan memiliki potensi dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur, fasilitas sosial.

“Apabila kita menengok sejarah perkembangan keuangan syariah, sektor wakaf telah menjadi instrumen yang signifikan dalam masa kekaisaran Turki Usmani. Instrumen wakaf telah dipergunakan secara luas dalam menopang perekonomian negara khususnya dalam bentuk fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial lainnya,” tutupnya. (*) Rezkiana Nisaputra