Munas Kadin; Tunjuk Rosan jadi Ketum. (Foto: Dok. Kadin)
Jakarta – Peraturan yang saling tumpang tindih antara daerah dengan pusat ternyata memiliki konsekuensi yang dapat meningkatkan potensi korupsi di kalangan pebisnis dan regulator. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Rosan Roeslani menjelaskan bahwa fakta ini telah turut menciptakan pemahaman yang berbeda-beda terkait praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) di setiap daerah di Indonesia.
“Lalu kita lihat juga harus ada peraturan di daerah yang disamakan dengan di pusat, karena kita lihat banyak overlapping dimana akan meningkatkan potensi korupsi. Maka dari itu, kita berharap ke depannya semuanya disatukan ke sistem elektronik sehingga potensi korupsi dapat diminimalisir,” ujar Rosan, saat menghadiri acara penandatanganan secara Rabu, 28 April 2021.
Dirinya pun menjelaskan bahwa untuk mengubah hal ini pun, kaitannya bukan hanya pada persoalan hukum yang semerawut semata, namun juga pada bagaimana cara mengubah paradigma yang sudah tertanam sejak lama dari adanya ketidakjelasan regulasi yang ada.
“Jadi kita akan sosialisasikan kepada mereka karena mereka anggap itu (korupsi) di daerah itu adalah hal yang biasa, bukan melanggar peraturan dan di setiap daerah itu pemahamannya kan berbeda-beda, jadi bagaimana kita sama mereka itu memiliki pemahaman yang sama. Dan untuk mengubah kebiasaan pola pikir itu takes time. Harus berulang kali tak bisa hanya satu dua kali,” terangnya.
Sementara itu, Sigit Pramono selaku Ketua Umum Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pemberantasan korupsi, khususnya di bidang usaha atau bisnis. Tanpa adanya kolaborasi yang kuat dengan beragam pihak, maka korupsi atau kkn berjemaah akan sulit diberantas.
“Jadi kalau kita dengar berita korupsi selalu melibatkan pemerintah dan pengusaha, jadi agak menyesal kita mendengarnya. Kita berharap dengan kolaborasi koalisi yang kita lakukan bersama-sama ini mudah-mudahan kita dapat memperbaiki masalah korupsi di dunia usaha kita ini,” ucapnya. (*) Steven Widjaja
Poin Penting KB Bank balik laba Rp66,59 miliar di 2025 dari rugi Rp6,33 triliun pada… Read More
Poin Penting Bank Mandiri terbitkan global bond USD750 juta dengan kupon 5,25% dan tenor 5… Read More
Poin Penting OJK rampungkan empat reformasi pasar modal untuk tingkatkan transparansi. OJK akan temui MSCI… Read More
Poin Penting Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen bisnis Rp575… Read More
Poin Penting AAUI menyebut PSAK 117 masih jadi tantangan bagi industri asuransi umum. Kendala utama… Read More
Poin Penting Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan denda Rp96,33 miliar kepada 233 pelaku pasar modal pada… Read More