Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eric Thohir dan Komisi VI DPR RI hari ini (04/07), menggelar Rapat Kerja pengambilan keputusan terhadap usulan BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dan Inisiatif Corporate Action 2022
Jakarta – Sebanyak tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mengalami kerugian meski sudah mendapatkan suntikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Ketujuh BUMN tersebut antara lain PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL, PT Pertani, PT Dirgantara Indonesia, Perum Bulog, dan Krakatau Steel.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Fauzi Amro menegaskan, pendapatan pajak Indonesia hingga saat ini masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar ketujuh BUMN tersebut tak lagi mendapatkan PMN di 2020.
“Agar memberi pelajaran juga kepada BUMN-BUMN yang lainnya agar berhati-hati,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019
Lebih lanjutFauzi menambahkan, ke depannya, Komisi XI DPR-RI sepakat untuk membentuk panitia kerja (Panja) yang bertujuan untuk mengevaluasi BUMN-BUMN yang merugi ini.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani pun menyayangkan kerugian yang melanda tujuh BUMN tersebut. Menurutnya, kerugian yang merundung beberapa BUMN karena berbagai alasan.
Salah satu contohnya adalah PT Dirgantara Indonesia yang merugi akibat pembatalan kontrak dan order yang tidak mencapai target. (*) Bagus Kasanjanu
Oleh Krisna Wijaya, Honorable Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan indonesia (LPPI) KEHADIRAN artificial intelligence (AI) sudah… Read More
Poin Penting Sepanjang 2025, ACA membukukan premi sekitar Rp6 triliun, melonjak tajam dibandingkan lima-enam tahun… Read More
Poin Penting BI menilai penurunan outlook Moody’s tidak mencerminkan pelemahan ekonomi domestik. Stabilitas sistem keuangan… Read More
Poin Penting PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) menegaskan tidak memiliki keterlibatan, baik langsung maupun… Read More
Poin Penting Celios pertanyakan pertumbuhan PDB 5,11 persen dipertanyakan, pasalnya konsumsi rumah tangga & PMTB… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 40 pejabat eselon II di DJP dan… Read More