Wacana Pemotongan Gaji Pejabat Diminta jadi Gerakan Disiplin Fiskal Nasional

Poin Penting

• Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menilai wacana pemotongan gaji pejabat yang dikaji Presiden Prabowo Subianto sebagai sinyal moral kepemimpinan di tengah ketidakpastian global.
• Meski berdampak kecil secara fiskal, kebijakan tersebut dinilai penting sebagai simbol empati pejabat terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
• DPR mendorong wacana itu diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, termasuk efisiensi belanja kementerian dan pengendalian pemborosan anggaran.

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, menanggapi wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah sebagai langkah penghematan di tengah dampak konflik di Timur Tengah.

Menurutnya, gagasan pemotongan gaji pejabat negara yang dikaji Presiden Prabowo Subianto perlu dipandang sebagai sinyal moral bahwa dalam situasi global yang tidak menentu, para pemimpin harus berada di garis depan dalam menunjukkan empati dan solidaritas kepada masyarakat.

“Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” ujar Ali Ahmad dikutip laman DPR, Selasa, 17 Maret 2026.

Baca juga: Aktivis Kontras jadi Korban Penyiraman Air Keras, DPR Minta Penyelidikan Tuntas

Ia menjelaskan, pemotongan gaji menteri maupun anggota DPR memang memiliki nilai simbolik yang kuat. Namun secara fiskal, kontribusinya terhadap anggaran negara relatif kecil. Karena itu langkah ini perlu diposisikan sebagai pesan kepemimpinan moral, bukan satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi.

Penghematan Perlu Diperluas

Ali mengingatkan bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga energi global, rantai pasok internasional, serta stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia.

Karena itu, ia menilai wacana penghematan perlu diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional.

“Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” kata politisi Fraksi PKB itu

Baca juga: Banggar DPR Tegaskan Defisit APBN Tetap di Bawah 3 Persen PDB

Menurutnya, jika kebijakan pemotongan gaji pejabat benar-benar diterapkan, langkah tersebut dapat menjadi contoh kepemimpinan yang memberi teladan kepada publik, bukan sekadar kebijakan administratif.

Anggaran Negara Harus Tetap Lindungi Masyarakat

Meski demikian, Ali menegaskan bahwa hal terpenting adalah memastikan anggaran negara tetap mampu melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global, terutama kelompok rentan, UMKM, dan sektor produktif.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi komunikasi kepada publik apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Dengan komunikasi yang baik, kebijakan itu dapat menjadi simbol kebersamaan nasional dalam menghadapi krisis global.

“Situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara, memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan,” tandasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra