Volume Bisnis Fintech Nasional Tembus Rp3,5 Triliun
Jakarta – Industri jasa keuangan berbasis teknologi (Fintech) saat ini terlihat berkembang sangat pesat dan semakin beragam, hal tersebut tercermin dari terus meningkatnya volume bisnis fintech.
Wakil Ketua Bidang Jasa Keuangan Asosiasi Fintech Adrian Gunadi menyebut, per Januari tahun ini volume bisnis fintech nasional tercatat telah mencapai sekitar Rp3,5 triliun. Hal tersebut seiring dengan peningkatan jumlah fintech di Indonesia.
“Pertumbuhan volume bisnis kita lihat data per Januari sebesar Rp3,5 triliun. Tumbuh luar biasa dalam setahun,” ungkap Adrian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta, Jumat 13 April 2018.
Baca juga: Sebanyak 26 Fintech Telah Terdaftar di Sandbox Bank Indonesia
Adrian mengungkapkan, hingga saat ini jumlah fintech yang tercatat dalam Asosiasi Fintech Indonesia sebanyak 135 fintech yang berasal dari berbagai segmen yakni payment, lending, market provisioning, cap market, insurance.
“Sejumlah 135 ini terdiri dari beberapa segmen, namun paling banyak sekitar 60 persen ada di payment dan lending,” tambah Adrian.
Dirinya mengatakan, hadirnya fintech ini akan terus meningkatkan angka inklusi keuangan yang belum dapat diraih oleh incumbent seperti perbankan. Tak hanya itu, hadirnya fintech juga dapat terus meningkatkan tingkat keuangan masyarakat.
“Jadi ada beberapa faktor terkait inklusi keuangan dan infrastruktur internet yang sudah berubah. Jadi memang ini faktor yang membuat fintech industri yang sangat berkembang dan ini pasar yang menarik. Adanya gap inklusi yang belum diraih bank, percepatan internet dan ini menjadi faktor menarik,” tutup Adrian.(*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More