Moneter dan Fiskal

Vietnam Resmi Gabung Dalam Konektivitas Sistem Pembayaran ASEAN, Brunei Siap Susul

Jakarta – Bank Indonesia (BI) bersama Bank Sentral se-ASEAN sepakat menandatangani perjanjian Regional Payment Connectivity (RPC), guna memperkuat dan meningkatkan kerja sama konektivitas pembayaran atau local currency transaction (LCT).

Terbaru, State Bank of Vietnam (SBV) telah secara resmi menyatakan untuk bergabung dalam RPC dengan menandatangani perjanjian untuk secara simbolis menandai partisipasinya.

Baca juga: BI Bersama Bank Sentral Malaysia dan Thailand Bakal Kurangi Penggunaan Dolar AS, Ini Alasannya

Dalam kerjasama ini yaitu mendukung konektivitas QR dan fast payment antar negara. Artinya, QRIS sudah bisa digunakan di Vietnam untuk bertransaksi.

“Kami senang bahwa Bank Negara Vietnam menandatangani halaman Tambahan MOU RPC untuk secara simbolis menandai partisipasi SBV ke inisiatif RPC,” kata Perry di sela-sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) ke-10, 25 Agustus 2023.

Deputi Gubernur Pham Thanh Ha, merasa terhormat bahwa SBV dapat bergabung sebagai partisipan baru NK (nota kesepahaman) Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Kawasan. SBV menantikan koordinasi yang erat antara semua pihak untuk mendorong pembayaran lintas negara.

“NK ini merupakan bentuk solidaritas dan menandai titik awal penguatan integrasi ekonomi kawasan, serta memajukan konektivitas pembayaran untuk menjadikan ASEAN sebagai pemimpin global dalam konektivitas pembayaran,” pungkasnya.

Selain itu, Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) juga telah secara resmi menyatakan niat mereka untuk bergabung dengan RPC dengan mengirimkan Letter of Intention.

Sehingga, saat ini RPC telah disepakati oleh enam negara ASEAN yaitu, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam.

Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa kerjasama ini guna mendukung pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif.

Baca juga: BI Catat Transaksi Penggunaan Mata Uang Lokal Tembus USD3,7 Miliar

“Pada keketuaan ASEAN Indonesia pada tahun 2023, negara-negara anggota ASEAN telah memiliki pandangan yang sama untuk memperluas RPC untuk memasukkan anggota ASEAN lainnya, dan kemudian untuk merangkul ekonomi tetangga di luar ASEAN, seperti Cina, India, Jepang, dan Korea,” ujar Perry.

Perluasan RPC bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi pascapandemi di seluruh ASEAN, termasuk promosi pariwisata dan industri jasa lainnya.

“Ekspansi ini juga akan menguntungkan semua anggota penandatanganan di bidang usaha kecil dan menengah Ini juga menjadi langkah penting dalam mempromosikan kegiatan ekonomi lainnya serta ekosistem keuangan yang lebih inklusif di kawasan ini,” jelas Perry. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

BI Tetap Siaga di Pasar Jaga Rupiah selama Libur Panjang Nyepi dan Idul Fitri

Poin Penting BI tetap siaga memantau rupiah selama libur Lebaran, termasuk melalui pasar offshore meski… Read More

42 mins ago

Dampak Perang Timur Tengah, BI Tarik Sinyal Penurunan Suku Bunga

Poin Penting BI tidak lagi memberi sinyal penurunan suku bunga akibat meningkatnya risiko global dari… Read More

1 hour ago

BSN Jalin Kerja Sama dengan Ekosistem Properti Syariah Indonesia

Kerjasama ini juga membuka ruang bagi pengembangan bisnis terutama inisiatf mendukung program pemerintah dalam pengembangan… Read More

1 hour ago

Porsi Pembiayaan Meningkat, Maybank Indonesia Perkuat Pembiayaan SME Syariah

Poin Penting PT Bank Maybank Indonesia Tbk memperkuat pembiayaan SME syariah sebagai pilar utama pengembangan… Read More

3 hours ago

Libur Panjang Nyepi dan Idul Fitri, Tarif LRT Jabodebek Dipatok Maksimal Rp10.000

Poin Penting PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan tarif maksimal LRT Jabodebek sebesar Rp10.000 selama… Read More

3 hours ago

Wacana Pemotongan Gaji Pejabat Diminta jadi Gerakan Disiplin Fiskal Nasional

Poin Penting Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menilai wacana pemotongan gaji pejabat yang… Read More

3 hours ago