Ilustrasi: Mulai 2024, vaksinasi Covid-19 akan berbayar/istimewa
Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, telah menyatakan bahwa anggaran untuk program vaksinasi Covid-19 akan berakhir pada 31 Desember 2023. Artinya, mulai 2024 vaksinasi akan berbayar.
Melihat hal itu, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, mengatakan bahwa kebijakan vaksinasi berbayar tersebut sudah tepat, karena sebelumnya pemerintah sudah mencabut status pandemi Covid-19 di akhir tahun 2022.
“Ya kalo pandeminya sudah selesai memang harus berbayar cuman kebijakannya harusnya dibuat perbedaan jadi yang kategori miskin yang sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) itu gratis,” ucap Trubus kepada Infobanknews di Jakarta, 26 Juli 2023.
Baca juga: Ternyata Ini Pemicu Potensi Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2025
Sehingga, nantinya vaksinasi Covid-19 yang berbayar hanya diperuntukkan bagi golongan masyarakat menengah ke atas atau kategori non DTKS.
Lalu dari sisi jenis vaksinnya, Trubus menilai sebaiknya vaksin yang diedarkan hanya satu jenis saja, sehingga tidak ada ketimpangan pada sisi harga, dan juga nantinya dapat menekan anggaran untuk vaksin agar tidak terlalu besar.
“Dilihat harga yang terjangkau saja gitu, kalau yang paling terjangkau kan Sinovac yang dari China itu tapi itukan yang paling apa istilahnya paling minimal, paling minimal dampaknya,” imbuhnya.
Adapun, menurutnya minat vaksinasi di masyarakat saat ini masih ada hanya saja dengan telah dicabutnya status pandemi kebutuhan vaksin booster menjadi pilihan yang tentatif. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Waskita Karya raih kontrak baru Rp290,84 miliar untuk membangun Jalan Perbaikan Geometrik Batas… Read More
Oleh Mudrajad Kuncoro, Guru Besar Sekolah Vokasi UGM dan Penulis Buku “Manajemen Keuangan Internasional” PROYEK… Read More
Poin Penting IPO Superbank (SUPA) oversubscribed 318,69 kali dengan lebih dari 1 juta order, mencerminkan… Read More
Poin Penting IHSG ditutup menguat 0,43% ke level 8.686, dengan mayoritas sektor positif, terutama teknologi… Read More
Poin Penting Pemerintah perkirakan 119,5 juta orang atau 42,01% penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan selama… Read More
Poin Penting RUPSLB WIKA menyetujui tiga agenda strategis, yakni perubahan Anggaran Dasar, kewenangan persetujuan RKAP… Read More