Jakarta–Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyelenggarakan Pemetaan Potensi Utilisasi Barang Milik Negara (BMN) 2016. Upaya ini dilakukan dalam rangka mengejar target utilisasi Barang Milik Negara (BMN) 2016.
Acara ini diikuti oleh perwakilan dari 35 kementerian/lembaga (K/L) dan dipimpin langsung oleh Direktur PKNSI, Encep Sudarwan.
Selain untuk melakukan pemetaan utilisasi BMN 2016, kegiatan ini juga merupakan usaha DJKN dalam mengingkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
“Pemetaan ini merupakan usaha kami untuk meningkatkan pelayanan kepada K/L. DJKN juga memberikan apresiasi yang besar untuk kesadaran K/L dalam utilisasi BMN,” terang Encep.
Utilisasi BMN, lanjutnya, merupakan pendayagunaan dan pemanfaatan BMN untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung K/L, baik yang berorientasi profit/komersil maupun tidak. Cakupan utilisasi BMN meliputi penetapan status penggunaan BMN, pemanfaatan BMN dan pemindahtanganan BMN. Penetapan status penggunaan sendiri merupakan hulu kegiatan pengelolaan BMN yang menjadi dasar utama dalam proses pemanfaatan dan pemindahtanganan.
Menurut Encep, DJKN sendiri telah mengubah paradigma dari aset administrator menjadi aset manajer. Dengan demikian, administrasi aset seperti penetapan status penggunaan harus ditingkatkan dengan maksimal, karena hal ini menjadi modal utama dalam pengelolaan aset selanjutnya.
“Kami (DJKN) telah naik kelas menjadi manajer pengelola aset negara. Jadi hal-hal administrasi aset harus segera diselesaikan,” ujarnya.(*)Rezkiana Nisaputra
Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke… Read More
Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More