Perbankan dan Keuangan

Utang Warga RI di Paylater Perbankan Tembus Rp27,8 Triliun per Februari 2026

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat utang masyarakat Indonesia di buy now pay later (BNPL) atau paylater perbankan mencapai Rp27,8 triliun pada Februari 2026. Angka tersebut tumbuh 26,41 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, porsi kredit paylater perbankan tercatat sebesar 0,32 persen dari total kredit perbankan nasional dan terus mencatat pertumbuhan yang tinggi secara tahunan.

“Per Februari 2026, baki debet kredit BNPL sebagaimana dilaporkan dalam SLIK, tumbuh 26,41 persen yoy menjadi Rp27,8 triliun,” ujar Dian dalam Konferensi Pers RDK, dikutip, Selasa 7 April 2026.

Baca juga: OJK Wanti-wanti Efek Domino Konflik AS–Iran ke Kredit Perbankan

Dian menyebutkan bahwa jumlah rekening paylater perbankan juga mencatatkan kenaikan menjadi sebanyak 30,55 juta pengguna, dibandingkan bulan sebelumnya 31,2 juta pengguna pada Desember 2025.

“Dengan jumlah rekening paylater mencapai 30,55 juta,” imbuhnya.

Adapun, OJK mencatat pada Februari 2026 kredit perbankan tumbuh sebesar 9,37 persen secara tahunan (yoy) atau menjadi Rp8.559 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 9,96 persen yoy.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi per Februari 2026 tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 20,72 persen. Kemudian, berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 14,74 persen yoy.

Baca juga: OJK Catat Kredit Perbankan Tumbuh 9,37 Persen di Februari 2026

Sementara, bila ditinjau berdasarkan kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh tertinggi sebesar 12,78 persen.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Februari 2026 tercatat tumbuh sebesar 13,18 persen yoy menjadi Rp10.102 triliun, melambat tipis dibandingkan Januari 2026 yang tumbuh sebesar 13,48 persen. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Komisi IX Desak Perlindungan 19 Juta Pekerja Miskin Lewat BPJS Ketenagakerjaan

Poin Penting Sekitar 19 juta pekerja miskin belum terjangkau jaminan sosial ketenagakerjaan. DPR dorong percepatan… Read More

53 seconds ago

Penyaluran KUR Syariah BSI Tembus Rp1,65 Triliun di Februari 2026

Poin Penting Penyaluran KUR Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk mencapai Rp1,65 triliun hingga Februari… Read More

5 mins ago

Ramadan 2026 Dongkrak Transaksi PayLater Kredivo hingga 27 Persen

Poin Penting Volume transaksi PayLater Kredivo naik 27% YoY, nilai transaksi meningkat 26% selama Ramadan… Read More

20 mins ago

Menhub Beberkan Alasan Jaga Tarif Pesawat demi Daya Beli dan Industri

Poin Penting: Pemerintah menjaga tarif pesawat agar tetap seimbang antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan… Read More

38 mins ago

OJK Cabut Izin Usaha 6 BPR Sepanjang Kuartal I 2026, Ini Daftarnya

Poin Penting OJK mencabut izin usaha 6 BPR sepanjang kuartal I 2026. Langkah ini dilakukan… Read More

44 mins ago

Kemendagri Jamin Keberlanjutan PPPK, Belanja Pegawai Tetap Ideal

Poin Penting: Kemendagri menjamin keberlanjutan PPPK dengan memastikan anggaran dan belanja pegawai tetap terkendali. Alokasi… Read More

59 mins ago